Berpotensi Bikin Gaduh, Getar Aceh Minta Semua Pihak Tidak Mempolitisasi Penyelidikan KPK

Upaya penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh disinyalir mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Untuk itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Titipan Rakyat (Getar) Aceh, Teuku izin alias Apung, meminta semua pihak agar tidak memanfaatkan situasi itu. Pun tidak mempolitisasi keberadaan penyelidikan KPK.

"Sebab, upaya politisasi proses hukum hanya akan membuat kegaduhan yang bermuara pada ketidakstabilan pemerintahan dan macetnya pembangunan," kata Apung dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (24/6).

Menurut Apung, dalam keadaan pandemi saat ini serta tingkat kemiskinan masih tinggi, dibutuhkan kenyamanan, stabilitas, dan iklim pemerintahan yang kondusif.

Hal tersebut untuk memastikan seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Aceh dapat dilakukan untuk kepentingan rakyat.

Sehingga, lanjut Apung, upaya politisasi dan menggiring proses hukum ke ranah politik, hanya akan menciptakan kegaduhan, yang akan berimbas terhadap iklim investasi dan citra Aceh.

"Apalagi saat ini, Pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah pusat, tengah menggalakkan investasi sektor kepariwisataan di provinsi ini," jelas Apung.

Ditambahkan Apung, kegaduhan itu dikhawatirkan akan mengagalkan komitmen Abu Dhabi berinvestasi di sektor pariwisata di Singkil. Pastinya akan terganggu.

KPK, kata dia, adalah lembaga hukum. Bekerja sesuai dengan aturan dan petunjuk serta bukti-bukti hukum. Oleh karena itu, semua pihak harus percaya terhadap kerja-kerja yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut hari ini.

"Dan hendaknya, tidak ada politisasi, ataupun penggiringan opini oleh pihak manapun," ujarnya.

Apung pun menyesalkan adanya ulah segelintir pihak yang memprovokasi proses hukum dengan upaya politisasi dan penggiringan isu.

Dia meminta semua pihak menghormati institusi KPK sebagai penegak hukum, dengan tidak melakukan hal-hal yang berdampak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.