Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov/Net
Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow Deborah Bronnert untuk memberikan teguran diplomatik resmi pada Kamis (24/6) waktu setempat.
Pemanggilan tersebut dilakukan setelah kapal perang Angkatan Laut Kerajaan, Defender, melanggar apa yang dikatakan Kremlin sebagai perairan teritorialnya di Laut Hitam, yang menurut Inggris dan sebagian besar dunia adalah milik Ukraina.
Menurut pihak Kremlin, apa yang dilakukan Inggris adalah sebuah tindakan berbahaya, dan mereka tidak akan segan mengebom jika ada tindakan provokatif lebih lanjut oleh angkatan laut Inggris di lepas pantai Krimea yang dicaplok Rusia.
"Kami dapat meminta untuk berpikir dengan akal sehat, menuntut penghormatan terhadap hukum internasional. Jika itu tidak berhasil, kami dapat mengebom," kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov kepada kantor berita Rusia, seperti dikutip dari
Reuters, Jumat (25/6).
Ryabkov, mengacu pada peristiwa versi Moskow di mana sebuah pesawat Rusia mengebom jalur kapal perusak Inggris, mengatakan bahwa di masa depan bom akan dikirim "tidak hanya di jalurnya, tetapi juga tepat sasaran."
Di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan kapal perang milik Kerajaan, yang melakukan perjalanan dari pelabuhan Ukraina Odessa ke pelabuhan Georgia Batumi, bertindak sesuai dengan hukum dan telah berada di perairan internasional.
"Ini adalah perairan Ukraina dan sepenuhnya tepat untuk menggunakannya dari A ke B," kata Johnson.
Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menuduh pilot Rusia melakukan manuver pesawat yang tidak aman 500 kaki (152 m) di atas kapal perang.
Laut Hitam, yang digunakan Rusia untuk memproyeksikan kekuatannya di Mediterania, selama berabad-abad menjadi titik nyala antara Rusia dan para pesaingnya seperti Turki, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
Rusia merebut dan mencaplok semenanjung Krimea dari Ukraina pada 2014 dan menganggap daerah di sekitar pantainya sebagai perairan Rusia. Negara-negara Barat menganggap Krimea sebagai bagian dari Ukraina dan menolak klaim Rusia atas laut di sekitarnya.
