Berita

Editor buku “Masyarakat Pancasila” AM Putut Prabantoro bersama Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, di ruang kerjanya, Jayapura, Selasa (22/6)/Net

Politik

Dua Tokoh Papua Sepakat Masyarakat Pancasila Harus Terwujud Di Tanah Papua

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 12:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masyarakat Pancasila harus terwujud di tanah Papua. Pancasila harus diimplementasikan di setiap sendi kehidupan masyarakat Papua agar kesejahteraan, kedamaian dan keadilan terwujud.

Begitu tegas dua tokoh Papua, Kapolda Irjen Mathius D. Fakhiri dan Pangdam XVII / Cenderawasih Mayjen TNI Ignasius Yogo Triyono yang secara terpisah menerima editor buku “Masyarakat Pancasila” AM Putut Prabantoro, yang juga alumnus Lemhannas RI - PPSA XXI.

Buku karya terakhir sesepuh TNI dan mantan Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo itu diserahkan AM Putut Prabantoro, yang juga Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) di masing-masing kantor kedua tokoh tersebut di Jayapura, Selasa (22/6).


Kepada Putut Prabantoro, Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa Pancasila adalah anugerah bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi rakyat Papua. Hanya dengan Pancasila, kesejahteraan, kedamaian dan keadilan akan terwujud di tanah Papua.

Untuk itu, Mathius meminta para pemuda Papua darimanapun berasal harus bekerja keras untuk memulai tanpa berhenti untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

“Semua yang diberikan saat kita lahir adalah anugerah dan itu semua adalah modal kita untuk hidup. Termasuk juga Pancasila sebagai dasar negara kita adalah anugerah bagi kita semua,” tegas pria kelahiran Manokwari ini.

Mathius Fakhiri yang besar di Merauke yakin jika Pancasila diimplementasikan, masyarakat Papua yang sejahtera, damai dan adil akan terwujud. Dengan Pancasila, semua akan mewujudkan hal tersebut dan harus dimotori oleh generasi muda Papua dari manapun mereka berada. Tanpa terkecuali seluruh generasi muda harus menuju ke kebaikan untuk mewujudkan  mimpi Papua yang damai, Papua yang sejahtera dan Papua yang adil dan Papua yang berbudaya.

“Mewujudkan mimpi-mimpi itu hanya dapat dicapai jika semua masyarakat menuju ke kebaikan baik secara spiritual ataupun material. Dan, untuk mewujudkannya perlu kerja keras tanpa syarat,” tegasnya.

Senada itu, Igntius Yogo Triyono juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, Papua yang damai adalah kerja gotong royong semua warga masyarakat.

Kerja-kerja itu bukan kerja Kapolda ataupun Pangdam saja yang memberi rasa aman atau rasa damai. Mimpi hanya bisa terwujud jika kerja gotong royong, bersama-sama antara jajaran pemerintah dan warga masyarakatnya, persatuan antar masyarakat Papua dari mana saja asalnya.

“Papua yang kaya akan mempunyai arti bagi kesejahteraan masyarakatnya, jika kita semua menyadari dan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraannya. Tidak ada suatu keberhasilan, kesuksesan yang dicapai tanpa kerja keras. Kerja keras seperti apa? Apa artinya sebuah kekayaan ataupun warisan berlimpah jika kita tidak dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” ujar Pangdam Cenderawasih itu.

Bagi Yogo Triyono, masyaraka Papua harus bangga memiliki kekayaan yang berlimpah dan tidak seperti beberapa daerah Indonesia lain yang tidak memiliki kekayaan alam. Namun tidak cukup hanya berbangga saja, masing-masing warga Papua harus bertanggang jawab atas hidupnya dengan  mewujudkan impiannya melalui Pancasila.

Menurutnya, generasi muda Papua jangan terus berkeluh kesah dan jangan lemah. Karena kalau terus mengeluh mereka melawan anugerah Tuhan karena ditakdirkan menjadi orang yang kuat secara fisik dan mampu hidup di alam yang luar biasa tantangannya.

“Generasi muda Papua harus melihat provinsi lain yang dapat hidup mesi tanpa kekayaan alam yang berlimpah. Berbanggalah karena hidup dalam alam yang kaya, bersyukurlah karena tidak semua alam Indonesia seperti Papua, bekerja keraslah untuk mewujudkan mimpi dan bertanggung jawab atas hidup yang diberikan Tuhan,” demikian Yogo Triyono.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya