Berita

Lambang KNPI/Net

Politik

KNPI: Pemasok Senjata Untuk KKB Tidak Bisa Ditoleransi

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 09:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga memasok senjata bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus diusut secara tuntas. Termasuk mengusut asal muasal uang sebesar Rp 370 juta yang hendak dibelikan senjata oleh Neson Murib.

Desakan pada aparat untuk mengusut tuntas itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Varhan Abdul Aziz. Dia menduga masih banyak phak yang terlibat dalam kasus ini.

"Pemerintah harus menyelidiki kasus ini sampai tuntas dan membongkar siapa saja yang terlibat sampai ke Pengadilan, karena dugaan saya masih banyak yang terlibat dalam kasus ini," ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/6).


Baginya, kasus jual beli senjata api kepada KKB adalah bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pengkhianat negawa hanya bisa tampak jika pemerintah mengungkap kasus ini secara tuntas. Dengan begitu, mereka yang berkhianat dapat dibersihkan secara total.

"Pemasok senjata untuk KKB atau pihak yang mendanai merupakan pengkhianat karena senjata tersebut digunakan untuk melawan negara, apalagi KKB sudah ditetapkan sebagai teroris, maka harus diusut dan dihukum seberat-beratnya," jelasnya.

Menurut Varhan, pemerintah atau aparat memiliki kekuatan dan struktur yang lengkap untuk mengawasi serta menindak siapa saja yang terlibat. Dia pun mengecam pihak-pihak yang turut membantu KKB dalam memberontak dan aksi terornya.

"Saya mengecam keras tindakan pihak yang terlibat dalam pemasok senjata untuk OPM dan tidak bisa ditoleransi karena telah turut serta dalam membahayakan keamanan dan stabilitas keamanan di Tanah Air," kata Varhan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya