Berita

Lambang KNPI/Net

Politik

KNPI: Pemasok Senjata Untuk KKB Tidak Bisa Ditoleransi

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 09:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga memasok senjata bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus diusut secara tuntas. Termasuk mengusut asal muasal uang sebesar Rp 370 juta yang hendak dibelikan senjata oleh Neson Murib.

Desakan pada aparat untuk mengusut tuntas itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Varhan Abdul Aziz. Dia menduga masih banyak phak yang terlibat dalam kasus ini.

"Pemerintah harus menyelidiki kasus ini sampai tuntas dan membongkar siapa saja yang terlibat sampai ke Pengadilan, karena dugaan saya masih banyak yang terlibat dalam kasus ini," ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/6).


Baginya, kasus jual beli senjata api kepada KKB adalah bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pengkhianat negawa hanya bisa tampak jika pemerintah mengungkap kasus ini secara tuntas. Dengan begitu, mereka yang berkhianat dapat dibersihkan secara total.

"Pemasok senjata untuk KKB atau pihak yang mendanai merupakan pengkhianat karena senjata tersebut digunakan untuk melawan negara, apalagi KKB sudah ditetapkan sebagai teroris, maka harus diusut dan dihukum seberat-beratnya," jelasnya.

Menurut Varhan, pemerintah atau aparat memiliki kekuatan dan struktur yang lengkap untuk mengawasi serta menindak siapa saja yang terlibat. Dia pun mengecam pihak-pihak yang turut membantu KKB dalam memberontak dan aksi terornya.

"Saya mengecam keras tindakan pihak yang terlibat dalam pemasok senjata untuk OPM dan tidak bisa ditoleransi karena telah turut serta dalam membahayakan keamanan dan stabilitas keamanan di Tanah Air," kata Varhan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya