Berita

Lambang KNPI/Net

Politik

KNPI: Pemasok Senjata Untuk KKB Tidak Bisa Ditoleransi

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 09:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga memasok senjata bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus diusut secara tuntas. Termasuk mengusut asal muasal uang sebesar Rp 370 juta yang hendak dibelikan senjata oleh Neson Murib.

Desakan pada aparat untuk mengusut tuntas itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Varhan Abdul Aziz. Dia menduga masih banyak phak yang terlibat dalam kasus ini.

"Pemerintah harus menyelidiki kasus ini sampai tuntas dan membongkar siapa saja yang terlibat sampai ke Pengadilan, karena dugaan saya masih banyak yang terlibat dalam kasus ini," ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/6).


Baginya, kasus jual beli senjata api kepada KKB adalah bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pengkhianat negawa hanya bisa tampak jika pemerintah mengungkap kasus ini secara tuntas. Dengan begitu, mereka yang berkhianat dapat dibersihkan secara total.

"Pemasok senjata untuk KKB atau pihak yang mendanai merupakan pengkhianat karena senjata tersebut digunakan untuk melawan negara, apalagi KKB sudah ditetapkan sebagai teroris, maka harus diusut dan dihukum seberat-beratnya," jelasnya.

Menurut Varhan, pemerintah atau aparat memiliki kekuatan dan struktur yang lengkap untuk mengawasi serta menindak siapa saja yang terlibat. Dia pun mengecam pihak-pihak yang turut membantu KKB dalam memberontak dan aksi terornya.

"Saya mengecam keras tindakan pihak yang terlibat dalam pemasok senjata untuk OPM dan tidak bisa ditoleransi karena telah turut serta dalam membahayakan keamanan dan stabilitas keamanan di Tanah Air," kata Varhan.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya