Berita

Lambang KNPI/Net

Politik

KNPI: Pemasok Senjata Untuk KKB Tidak Bisa Ditoleransi

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 09:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga memasok senjata bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus diusut secara tuntas. Termasuk mengusut asal muasal uang sebesar Rp 370 juta yang hendak dibelikan senjata oleh Neson Murib.

Desakan pada aparat untuk mengusut tuntas itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Varhan Abdul Aziz. Dia menduga masih banyak phak yang terlibat dalam kasus ini.

"Pemerintah harus menyelidiki kasus ini sampai tuntas dan membongkar siapa saja yang terlibat sampai ke Pengadilan, karena dugaan saya masih banyak yang terlibat dalam kasus ini," ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/6).


Baginya, kasus jual beli senjata api kepada KKB adalah bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pengkhianat negawa hanya bisa tampak jika pemerintah mengungkap kasus ini secara tuntas. Dengan begitu, mereka yang berkhianat dapat dibersihkan secara total.

"Pemasok senjata untuk KKB atau pihak yang mendanai merupakan pengkhianat karena senjata tersebut digunakan untuk melawan negara, apalagi KKB sudah ditetapkan sebagai teroris, maka harus diusut dan dihukum seberat-beratnya," jelasnya.

Menurut Varhan, pemerintah atau aparat memiliki kekuatan dan struktur yang lengkap untuk mengawasi serta menindak siapa saja yang terlibat. Dia pun mengecam pihak-pihak yang turut membantu KKB dalam memberontak dan aksi terornya.

"Saya mengecam keras tindakan pihak yang terlibat dalam pemasok senjata untuk OPM dan tidak bisa ditoleransi karena telah turut serta dalam membahayakan keamanan dan stabilitas keamanan di Tanah Air," kata Varhan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya