Berita

Lambang KNPI/Net

Politik

KNPI: Pemasok Senjata Untuk KKB Tidak Bisa Ditoleransi

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 09:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penangkapan Ratius Murib alias Neson Murib yang diduga memasok senjata bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus diusut secara tuntas. Termasuk mengusut asal muasal uang sebesar Rp 370 juta yang hendak dibelikan senjata oleh Neson Murib.

Desakan pada aparat untuk mengusut tuntas itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Varhan Abdul Aziz. Dia menduga masih banyak phak yang terlibat dalam kasus ini.

"Pemerintah harus menyelidiki kasus ini sampai tuntas dan membongkar siapa saja yang terlibat sampai ke Pengadilan, karena dugaan saya masih banyak yang terlibat dalam kasus ini," ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/6).


Baginya, kasus jual beli senjata api kepada KKB adalah bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pengkhianat negawa hanya bisa tampak jika pemerintah mengungkap kasus ini secara tuntas. Dengan begitu, mereka yang berkhianat dapat dibersihkan secara total.

"Pemasok senjata untuk KKB atau pihak yang mendanai merupakan pengkhianat karena senjata tersebut digunakan untuk melawan negara, apalagi KKB sudah ditetapkan sebagai teroris, maka harus diusut dan dihukum seberat-beratnya," jelasnya.

Menurut Varhan, pemerintah atau aparat memiliki kekuatan dan struktur yang lengkap untuk mengawasi serta menindak siapa saja yang terlibat. Dia pun mengecam pihak-pihak yang turut membantu KKB dalam memberontak dan aksi terornya.

"Saya mengecam keras tindakan pihak yang terlibat dalam pemasok senjata untuk OPM dan tidak bisa ditoleransi karena telah turut serta dalam membahayakan keamanan dan stabilitas keamanan di Tanah Air," kata Varhan.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya