Berita

Foto: Ilustrasi

Bisnis

Gelar Akad Perdana KPR Subsidi, Bank BTN Bidik 2000 Pegawai Honorer Kementerian PUPR

RABU, 23 JUNI 2021 | 21:01 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad perdana KPR Subsidi bagi Pegawai Honorer di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program KPR Subsidi bagi pegawai honorer ini bisa terlaksana setelah Bank BTN dan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama penyediaan fasilitas pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta layanan kredit dan pembiayaan consumer kepada pegawai pada bulan Oktober 2020 lalu.

“Selama ini pegawai honorer kesulitan mengakses pembiayaan perumahan, kami harap dengan kerja sama ini, BTN bisa membantu pegawai honorer memiliki rumah impian dengan skema Fasilitas Lunak Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),” kata Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar yang hadir secara virtual di acara Akad KPR Subsidi Perdana di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (23/6).


Hirwandi mengungkapkan, dari kerja sama ini  Bank BTN membidik sekitar 2.000 KPR baru dari pegawai honorer yang bekerja di lingkungan PUPR.

Adapun syarat yang dibutuhkan bagi pegawai honorer tersebut untuk mendapatkan fasilitas KPR subsidi baik dengan skema FLPP maupun BP2BT adalah memiliki KTP, mendapat rekomendasi dari atasan yang bersangkutan, menyertakan daftar gaji, dan lama bekerja sesuai ketentuan.

“Untuk FLPP aturannya sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian PUPR, namun bagi yang tertarik skema BP2BT, BTN menjanjikan diskon provisi dan administrasi, selain fitur seperti suku bunga fixed yang lebih panjang yaitu selama 10 tahun,” jelas Hirwandi.

Dikatakan Hirwandi lebih, pasar pegawai honorer ataupun kontrak merupakan salah satu strategi Bank BTN menggenjot penyaluran KPR Subsidi menjelang akhir semester I/2021.

Bank BTN juga membuka peluang kerja sama dengan instansi lain baik swasta maupun instansi pemerintah untuk dapat memberikan fasilitas KPR Subsidi kepada pegawai honorer ataupun kontrak.

“Program ini bisa dimasukkan sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai honorer yang berkinerja baik,” papar Hirwandi.

Dengan penambahan pegawai honorer sebagai sasaran KPR Subsidi, lanjut dia, Bank BTN berharap dapat menghabiskan kuota KPR subsidi yang digelontorkan Pemerintah lewat Bank BTN. Adapun pada tahun 2021, Bank BTN mendapatkan kuota FLPP sebanyak 86.000 unit. Hingga Mei 2021, KPR FLPP yang telah terealisasi sebanyak 53.000 unit.

“Kami optimistis dapat menyerapnya dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR termasuk ketentuan terkait kualitas perumahan yang ditawarkan pengembang,” paparnya.

Hirwandi menuturkan, selain FLPP, Bank BTN juga menyalurkan KPR BP2BT yang kuotanya mencapai 11.000 unit serta KPR Tapera yang telah melangsungkan akad perdananya pada akhir Mei 2021 lalu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya