Berita

Seknas Jokowi, Sudahlah! atau SJS/Rep

Politik

Dibanding Punya Qodari, "Seknas Jokowi, Sudahlah!" Lebih Diterima Dan Didukung Masyarakat

RABU, 23 JUNI 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dukungan terhadap "Seknas Jokowi, Sudahlah!" terus mengalir. Perkumpulan ini didirikan oleh Adhie M. Massardi untuk merespon "Seknas Jokpro 2024" yang digagas pentolan lembaga survei Indo Barometer M. Qodari.

Pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah setuju dan mendukung pembentukan "Seknas Jokowi, Sudahlah!" atau SJS. Menurutnya, gerakan yang diinisiasi Adhie Massardi ini untuk mengimbangi lembaga Qadari yang mendorong Jokowi tiga periode.

"Hal biasa dalam demokrasi dibangun atas dasar pandangan pro-kontra," ujar Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).


Menurutnya, nilai tambah SJS adalah aspirasinya yang akan lebih kuat. SJS dinilai akan lebih diterima dan didukung dibanding gerakan Jokowi tiga periode.

"Adhie cukup cerdas menangkap aspirasi masyarakat yang kecewa dengan kegagalan Jokowi dalam mengemban amanah pengelolaan pemerintahan," terang Rizal Fadillah.

Mengangkat Pasal 7a UUD 1945 soal pemberhentian presiden, yang diungkit Adhie, memang pas.

"Artinya, baik presiden mengundurkan diri maupun dimundurkan oleh MPR adalah konstitusional. Termasuk juga jika desakan tersebut disandarkan pada gerakan massa alias people power," kata Rizal Fadillah.

Hemat dia, ini adalah bagian dari pendidikan politik. Adapun pembiasan paham bahwa people power untuk mendesak pemakzulan presiden inkonstitusional perlu diluruskan.

Jelas Rizal Fadillah, presiden yang tidak mampu atau gagal sudah dirasakan oleh masyarakat. Penanganan pandemi Covid-19 yang tak konsisten antara ketat dan longgar, ekonomi yang tumbuh ke bawah, utang yang besar, korupsi, pelanggaran HAM, serta hukum yang diskriminatif, adalah sedikit fenomena dari kegagalan tersebut.

"Harapannya tentu SJS ini dapat bekerjasama dengan berbagai elemen perubahan lainnya, melakukan aksi nyata yang simpatik, serta gigih dalam berjuang dan tidak mudah dipadamkan oleh tekanan kekuasaan, serangan buzzer, rangkulan kapitalis, ataupun rekayasa hukum," ucapnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya