Berita

Seknas Jokowi, Sudahlah! atau SJS/Rep

Politik

Dibanding Punya Qodari, "Seknas Jokowi, Sudahlah!" Lebih Diterima Dan Didukung Masyarakat

RABU, 23 JUNI 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dukungan terhadap "Seknas Jokowi, Sudahlah!" terus mengalir. Perkumpulan ini didirikan oleh Adhie M. Massardi untuk merespon "Seknas Jokpro 2024" yang digagas pentolan lembaga survei Indo Barometer M. Qodari.

Pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah setuju dan mendukung pembentukan "Seknas Jokowi, Sudahlah!" atau SJS. Menurutnya, gerakan yang diinisiasi Adhie Massardi ini untuk mengimbangi lembaga Qadari yang mendorong Jokowi tiga periode.

"Hal biasa dalam demokrasi dibangun atas dasar pandangan pro-kontra," ujar Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).


Menurutnya, nilai tambah SJS adalah aspirasinya yang akan lebih kuat. SJS dinilai akan lebih diterima dan didukung dibanding gerakan Jokowi tiga periode.

"Adhie cukup cerdas menangkap aspirasi masyarakat yang kecewa dengan kegagalan Jokowi dalam mengemban amanah pengelolaan pemerintahan," terang Rizal Fadillah.

Mengangkat Pasal 7a UUD 1945 soal pemberhentian presiden, yang diungkit Adhie, memang pas.

"Artinya, baik presiden mengundurkan diri maupun dimundurkan oleh MPR adalah konstitusional. Termasuk juga jika desakan tersebut disandarkan pada gerakan massa alias people power," kata Rizal Fadillah.

Hemat dia, ini adalah bagian dari pendidikan politik. Adapun pembiasan paham bahwa people power untuk mendesak pemakzulan presiden inkonstitusional perlu diluruskan.

Jelas Rizal Fadillah, presiden yang tidak mampu atau gagal sudah dirasakan oleh masyarakat. Penanganan pandemi Covid-19 yang tak konsisten antara ketat dan longgar, ekonomi yang tumbuh ke bawah, utang yang besar, korupsi, pelanggaran HAM, serta hukum yang diskriminatif, adalah sedikit fenomena dari kegagalan tersebut.

"Harapannya tentu SJS ini dapat bekerjasama dengan berbagai elemen perubahan lainnya, melakukan aksi nyata yang simpatik, serta gigih dalam berjuang dan tidak mudah dipadamkan oleh tekanan kekuasaan, serangan buzzer, rangkulan kapitalis, ataupun rekayasa hukum," ucapnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

UPDATE

Dana Asing Banjiri RI Rp2,43 Triliun di Akhir 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 10:09

Pelaku Pasar Minyak Khawatirkan Pasokan Berlebih

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:48

Polisi Selidiki Kematian Tiga Orang di Rumah Kontrakan Warakas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:41

Kilau Emas Dunia Siap Tembus Level Psikologis Baru

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:19

Legislator Gerindra Dukung Pemanfaatan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatera

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:02

Korban Tewas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Baru di Thailand Tembus 145 Orang

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:51

Rekor Baru! BP Tapera Salurkan FLPP Tertinggi Sepanjang Sejarah di 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:40

Wall Street Variatif di Awal 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:23

Dolar AS Bangkit di Awal 2026, Akhiri Tren Pelemahan Beruntun

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:12

Iran Ancam Akan Targetkan Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Ikut Campur Soal Demo

Sabtu, 03 Januari 2026 | 07:59

Selengkapnya