Berita

Seknas Jokowi, Sudahlah! atau SJS/Rep

Politik

Dibanding Punya Qodari, "Seknas Jokowi, Sudahlah!" Lebih Diterima Dan Didukung Masyarakat

RABU, 23 JUNI 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dukungan terhadap "Seknas Jokowi, Sudahlah!" terus mengalir. Perkumpulan ini didirikan oleh Adhie M. Massardi untuk merespon "Seknas Jokpro 2024" yang digagas pentolan lembaga survei Indo Barometer M. Qodari.

Pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah setuju dan mendukung pembentukan "Seknas Jokowi, Sudahlah!" atau SJS. Menurutnya, gerakan yang diinisiasi Adhie Massardi ini untuk mengimbangi lembaga Qadari yang mendorong Jokowi tiga periode.

"Hal biasa dalam demokrasi dibangun atas dasar pandangan pro-kontra," ujar Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).


Menurutnya, nilai tambah SJS adalah aspirasinya yang akan lebih kuat. SJS dinilai akan lebih diterima dan didukung dibanding gerakan Jokowi tiga periode.

"Adhie cukup cerdas menangkap aspirasi masyarakat yang kecewa dengan kegagalan Jokowi dalam mengemban amanah pengelolaan pemerintahan," terang Rizal Fadillah.

Mengangkat Pasal 7a UUD 1945 soal pemberhentian presiden, yang diungkit Adhie, memang pas.

"Artinya, baik presiden mengundurkan diri maupun dimundurkan oleh MPR adalah konstitusional. Termasuk juga jika desakan tersebut disandarkan pada gerakan massa alias people power," kata Rizal Fadillah.

Hemat dia, ini adalah bagian dari pendidikan politik. Adapun pembiasan paham bahwa people power untuk mendesak pemakzulan presiden inkonstitusional perlu diluruskan.

Jelas Rizal Fadillah, presiden yang tidak mampu atau gagal sudah dirasakan oleh masyarakat. Penanganan pandemi Covid-19 yang tak konsisten antara ketat dan longgar, ekonomi yang tumbuh ke bawah, utang yang besar, korupsi, pelanggaran HAM, serta hukum yang diskriminatif, adalah sedikit fenomena dari kegagalan tersebut.

"Harapannya tentu SJS ini dapat bekerjasama dengan berbagai elemen perubahan lainnya, melakukan aksi nyata yang simpatik, serta gigih dalam berjuang dan tidak mudah dipadamkan oleh tekanan kekuasaan, serangan buzzer, rangkulan kapitalis, ataupun rekayasa hukum," ucapnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya