Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Repro

Politik

Pemerintah Jangan Salahkan Rakyat Karena Mudik Hanya Untuk Tutupi Ketidaksanggupan

RABU, 23 JUNI 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harusnya mengakui tidak mampu menanggung biaya lockdown atau karantina wilayah dan tidak menyalahkan masyarakat karena mudik Lebaran.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi semakin ganasnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia belakangan ini.

"Jika pemerintah tidak sanggup menanggung bansos dan insentif lainnya seandainya dilakukan lockdown, maka yang harus dilakukan adalah terbuka kepada masyarakat," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).


Keterbukaan itu adalah menyatakan tidak mampu menanggung biaya hidup masyarakat saat harus menjalani karantina wilayah.

"Jangan hanya sibuk menyalahkan masyarakat karena mudik lebaran dan menutupi ketidaksanggupan pemerintah menanggung biaya lockdown," tambahnya.

Di masa krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, lanjut Satyo, rakyat membutuhkan pemimpin yang tegas.

"Masyarakat justru perlu kepemimpinan dalam situasi krisis ini, ketegasan sikap perlu diambil untuk mengendalikan pandemi yang makin liar," pungkas Satyo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya