Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Repro

Politik

Pemerintah Jangan Salahkan Rakyat Karena Mudik Hanya Untuk Tutupi Ketidaksanggupan

RABU, 23 JUNI 2021 | 09:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harusnya mengakui tidak mampu menanggung biaya lockdown atau karantina wilayah dan tidak menyalahkan masyarakat karena mudik Lebaran.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi semakin ganasnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia belakangan ini.

"Jika pemerintah tidak sanggup menanggung bansos dan insentif lainnya seandainya dilakukan lockdown, maka yang harus dilakukan adalah terbuka kepada masyarakat," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).


Keterbukaan itu adalah menyatakan tidak mampu menanggung biaya hidup masyarakat saat harus menjalani karantina wilayah.

"Jangan hanya sibuk menyalahkan masyarakat karena mudik lebaran dan menutupi ketidaksanggupan pemerintah menanggung biaya lockdown," tambahnya.

Di masa krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, lanjut Satyo, rakyat membutuhkan pemimpin yang tegas.

"Masyarakat justru perlu kepemimpinan dalam situasi krisis ini, ketegasan sikap perlu diambil untuk mengendalikan pandemi yang makin liar," pungkas Satyo.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya