Berita

Sekolah asrama Kamloops Indian Residential School yang viral setelah penemuan kuburan massal di lokasi ini atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM anak/Net

Dunia

Ditekan Soal Uighur, China: Bagaimana Dengan Kanada Sendiri Yang Telah Merampok Tanah Penduduk Dan Membunuhnya?

RABU, 23 JUNI 2021 | 07:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China bersama sejumlah negara sekutunya telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kejahatan terhadap masyarakat adat yang terjadi di Kanada pada Selasa (22/6) waktu setempat.

Desakan ini ditengarai sebagai aksi balasan atas inisiatif Kanada yang membantu meluncurkan upaya internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut agar China mengizinkan akses ke Xinjiang untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana.

"Kami sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap masyarakat adat di Kanada. Secara historis, Kanada merampok tanah penduduk asli, membunuh mereka dan menghapus budaya mereka," kata Jiang Duan, seorang pejabat senior di misi China untuk PBB di Jenewa, seperti dikutip dari CBC, Selasa (22/6).


"Kami menyerukan penyelidikan menyeluruh dan tidak memihak atas semua kasus di mana kejahatan dilakukan terhadap masyarakat adat, terutama anak-anak," kata Jiang, mengutip penemuan awal bulan lalu dari apa yang dianggap sebagai situs pemakaman tak bertanda dari jenazah anak-anak yang berdekatan dengan makam bekas sekolah asrama Kamloops .

Jiang menyampaikan pernyataannya atas nama sekelompok negara yang meliputi Rusia, Belarusia, Iran, Korea Utara, Suriah, dan Venezuela.

Sebelumnya, di hari yang sama, Duta Besar Kanada dan Wakil Tetap untuk PBB di Jenewa Leslie E. Norton menyampaikan pernyataan atas nama 44 negara yang meminta pemerintah China untuk mengizinkan pengamat independen, termasuk komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia untuk berkunjung ke Xinijang.

"Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang," kata Norton.

“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang Uighur dan anggota minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur," katanya.

Norton mengutip laporan tentang "penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang."

Norton menyampaikan pernyataan tersebut atas nama sekelompok negara yang meliputi Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Main di Kandang PSIM, Persija Menang Telak 4-0

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:49

Cukai MBDK Mulai Dipungut Semester II/2027, Target Rp1,7 Triliun

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:30

DPR Ingatkan Bijak di Ruang Digital dan Cegah Perundungan Siber

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:51

Ekspor Emas Anjlok, Bea Cukai Ungkap Perusahaan Tahan Pengiriman

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:38

Usai Dilantik, Kapolda Metro Jaya Serap Aspirasi Insan Pers

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:49

Pertamina Perkuat Ekosistem MyPertamina di MotoGP Mandalika

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:30

Tegas dan Loyal, Demokrat: Tidak Ada Nama Selain Prabowo untuk Kontestasi 2029

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:36

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

YLBHI Minta Polresta Solo Hentikan Dugaan Kriminalisasi Kasus Perdata jadi Pidana

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:36

Pertamina Perkuat Pengelolaan Sampah Mandalika Lewat Dukungan untuk Bank Sampah Putri Nyale

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:09

Selengkapnya