Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Dorongan Tiga Periode Dinilai Hanya Kedok Untuk Mengukur Apakah Jokowi Masih Dibutuhkan

SELASA, 22 JUNI 2021 | 19:47 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komunikolog politik nasional Tamil Selvan melihat maksud dibalik dorongan jabatan tiga periode presiden melalui duet Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024 yang akan datang.

Pria yang akrab disapa Kang Tamil ini, menengarai wacana tiga periode sejatinya hanya untuk mengukur sejauh mana kekuatan real (nyata) Jokowi di mata masyarakat. Menurutnya, Jokowi justru cenderung mempersiapkan kepemimpinannya untuk 6 periode kedepan, tapi tidak dipimpin tubuh jasmani Jokowi, melainkan ideologi mantan Walikota Solo itu.

"Ada pihak yang ingin mengukur kekuatan real Jokowi di masyarakat, terutama pada saat banyaknya kebijakan pemerintah yang mengecewakan rakyat. Apakah Jokowi masih diinginkan rakyat? Jadi bukan Jokowi yang akan maju untuk ketiga kali," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/6).


Pola cek ombak model begini, kata Tamil dianggap penting bagi Jokowi sebagai bargaining position kepada PDI Perjuangan, ketika calon yang didukung oleh Jokowi berbeda dengan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan.

"Secara politik, Jokowi perlu memastikan bahwa presiden di 2024 akan 'mengamankan' pemerintahannya 10 tahun ini. Sehingga perlu ada langkah antisipasi jika di 2024, Jokowi dan PDIP akan mendukung capres yang berbeda," ujarnya.

Disisi lain, dalam wacana ini Tamil melihat ada potensi Jokowi menyiapkan keluarganya untuk meneruskan kepemimpinannya hingga 6 periode. Hipotesa ini diperkuat dengan munculnya nama Iriana Jokowi sebagai capres perempuan, serta isu amandemen presidential treshold yang berpotensi merubah batas umur capres dan cawapres, sehingga membuka peluang Gibran untuk bisa menjadi capres atau cawapres di 2024.

"Justru yang perlu diwaspadai adalah potensi politik dinasti Jokowi, sebab saya melihat ada sinyal untuk menerjunkan Iriana Jokowi atau Gibran sebagai Cawapres di 2024. Secara demokrasi ini tentu tidak sehat, namun secara politik ini sah, karena melalui pemilihan langsung yang berpotensi terpilih atau tidak" paparnya.


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya