Dirut PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Muhammad Abdul Ghani/Net
Jatah kuota impor gula baru-baru ini dikeluhkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) karena tidak mencukupi dalam produksi gula kristal putih (GKP) untuk Indonesia.
Disampaikan Dirut PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Muhammad Abdul Ghani dalam RDP dengan Komisi VI DPR Senin (21/6), PTPN sebagai perusahaan BUMN hanya mendapat 2 persen dari total kuota impor. Padahal, PTPN memproduksi sekitar 50 persen dari total GKP di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) PTPN XI Jawa Timur, Sunardi Edy Sukamto menilai, apa yang disampaikan Dirut PTPN III ke DPR itu menjadi bukti negara lebih berpihak kepada swasta.
"Carut-marut masalah gula wujud gagalnya pemerintah karena dikendalikan 'hantu'. RDP yang dilakukan
holding PTPN III dengan DPR RI sebagai curhatan nyata dan bahkan sudah berlangsung sangat lama," ungkap Edy kepada wartawan, Selasa (22/6).
Edy juga mengakui bahwa persoalan pangan memang pelik dan menjadi hajat hidup masyarakat banyak dan itulah ladang bisnis yang sangat menjanjikan.
"Sekarang tinggal presiden mau serius apa tidak menyelesaikan masalah gula ini. Karena kepanjangan tangan presiden dan instrumen yang dibuat tidak tegas dalam mendukung swasembada gula nasional," tegasnya.
Jika negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR memiliki komitmen dan keberpihakan, kata dia, semestinya BUMN
concern mengurusi soal gula menjadi prioritas.
"Kenapa PTPN maupun RNI tidak dikasih izin impor, kalau pun dikasih sangat-sangat kecil sekali. Tentunya ini adalah
game, tidak bakalan DPR RI yang notabenenya merupakan kepanjangan partai politik setuju," jelasnya.
Padahal, menurutnya, jika kuota impor gula diserahkan ke BUMN, tata kelola industri gula tanah air bisa menjadi lebih baik lagi.
"Bisa diurai dengan jelas kalau impor diserahkan BUMN enggak bakalan ada fee yang bisa didistribusikan. Sehingga sasarannya adalah swasta yang bisa lebih leluasa mengatur semuanya," tandasnya.
