Berita

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ridwan Kamil Dan Sri Sultan Tidak Perlu Pusing, Sampaikan Ke Presiden Setop Proyek Infrastruktur Untuk Biaya Lockdown

SELASA, 22 JUNI 2021 | 11:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Para kepala daerah diharapkan untuk tidak perlu pusing dengan anggaran yang minim jika ingin melakukan lockdown atau karantina wilayah. Wacana lockdown menggema di tengah penyebaran virus Covid-19 semakin mengganas.

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mempunyai saran untuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X, serta kepala daerah lainnya yang menginginkan lockdown, akan tetapi tidak mempunyai biaya.

Menurut Ubedilah, jika lockdown dilakukan sejak Maret 2020, Indonesia masih mempunyai uang banyak, apalagi uang bansos untuk rakyat miskin yang terdampak Covid-19 belum dikorupsi.

"Sayangnya rezim politik saat itu cuek bahkan arogan dengan saran para ilmuwan dan para profesor waktu itu. Bahkan tidak sedikit yang dibully oleh buzzerRp," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/6).

Ubedilah yang merupakan akademisi yang masih mengkampanyekan lockdown ini menyadari jika kondisi keuangan negara saat ini memang sedang sulit.

Akan tetapi, Ubedilah menilai masih ada cari lain untuk pemerintah menggelontorkan uang untuk karantina wilayah.

"Tetapi ada cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan lockdown, yaitu buat skala prioritas, hentikan proyek infrastruktur, alihkan untuk lawan Covid-19 dengan lockdown wilayah (karantina wilayah provinsi atau pulau). Ini sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," jelas Ubedilah.

Dengan demikian, Ubedilah menyarankan kepada Ridwan Kamil maupun Sultan HB X dan para kepala daerah lainnya untuk tidak pusing dengan anggaran jika memang mendukung keselamatan kesehatan masyarakat.

"Jadi masalahnya ada di pemerintah pusat, ada di Presiden Jokowi. Tinggal political will dari Presiden mau atau tidak? Ridwan Kamil dan Sultan Hamengkubuwono tidak perlu pusing. Sampaikan aspirasi ke Presiden untuk hentikan sementara proyek infrastruktur," ucap Ubedilah.

Populer

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

UPDATE

Serukan Hentikan Biaya Politik Mahal, KPK: Akar Dari Korupsi Adalah Jabatan Berbiaya

Kamis, 23 September 2021 | 00:56

Viral Foto Helikopter Diangkut Melalui Perbatasan, Pakistan Pasok Peralatan Militer ke Afghanistan?

Kamis, 23 September 2021 | 00:41

Bukan Hanya Covid-19, Pengungsi Afghanistan Juga Alami Gangguan Mental dan Malnutrisi

Kamis, 23 September 2021 | 00:29

Periode Kedua TM Nurlif, Golkar Aceh Seperti Kehilangan Arah

Kamis, 23 September 2021 | 00:20

Terasing di Negeri Sendiri, Pengungsi Afghanistan Tidur Ditemani Aroma Busuk Toilet Setiap Malam

Kamis, 23 September 2021 | 00:06

Belum Umumkan Tersangka, KPK Pastikan Penyidikan Kasus Gratifikasi di Lampung Utara Masih Berjalan

Rabu, 22 September 2021 | 23:58

Usai Foto Makan Pizza di New York dengan Masker di Dagu Viral, Menteri Kesehatan Brasil Dinyatakan Positif Covid-19

Rabu, 22 September 2021 | 23:42

Terima Audiensi Bupati Wajo, Ketua DPD RI Bahas Tindak Lanjut Revitalisasi Masjid Tua Tosora

Rabu, 22 September 2021 | 23:35

Taliban Minta Diberi Panggung untuk Berpidato di Majelis Umum PBB ke-76

Rabu, 22 September 2021 | 23:18

Wacana Pemberlakuan PPHN adalah Jebakan Romantisme Orde Baru

Rabu, 22 September 2021 | 22:52

Selengkapnya