Tak Kunjung Tunda Munas Kadin VIII Di Kendari, Pemerintah Akan Dianggap Mencla-mencle

Konsistensi Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tengah dibutuhkan dengan tidak memberi izin terhadap acara Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) VIII tahun 2021.

Acara yang akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu (30/6) mendatang itu diharapkan untuk ditunda, mengingat situasi penyebaran virus Covid-19 yang semakin tinggi.

"Konsistensi pemerintah itu yang dibutuhkan. Mestinya saat ini pemerintah menahan diri untuk tidak memberi izin diadakan Munas Kadin. Karena pandemi Covid-19 makin mengganas," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/6).

Menurut Muslim, jika Munas tetap digelar dan pemerintah diam, maka artinya pemerintah akan dianggap punya agenda untuk merestui dan meloloskan calon tertentu.

"Jika pemerintah tidak menunda, itu dianggap mencla-mencle. Makin tidak dianggap. Pemerintah semakin tidak punya wibawa," pungkas Muslim.

Usulan penundaan Munas Kadin VIII di Kendari telah dilakukan sejumlah Kadin daerah. Di antaranya diajukan Kadin NTB, Kepri, dan Jawa Timur. Alasannya sudah tentu karena kondisi penambahan kasus Covid-19 yang tengah melonjak tinggi belakangan ini.