Berita

Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juhaeni M Rois/Repro

Politik

Sesali Pemecatan 4 Eks Pejabat Dinkes Banten, Fraksi PKS: Ini Tindakan Zalim!

SELASA, 22 JUNI 2021 | 09:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten menyesalkan pemecatan terhadap 4 mantan pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten dari status awal Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Sebabnya itu sederhana, mereka sesungguhnya sebagai anak ingin protes ke orangtuanya, harusnya menggali (informasi) bukan memecat, apa masalahnya," terang Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juhaeni M Rois, Senin (21/6).

"Saya yakin mereka enggak ingin keluar dari ASN, enggak mungkin. Saya kira mereka kecewa, Fraksi PKS menyayangkan adanya pemecatan ini, berarti ada penambahan empat orang pengangguran baru di Banten dengan beban keluarga yang besar," sambungnya, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.


Lanjut Juheni, seharusnya empat mantan pejabat Dinkes itu diberikan sanksi sesuai kesalahan yang diperbuat. Bukan dipecat karena dianggap provokator. Itu tidak tepat, kata dia.

"Harusnya diperhatikan bukan dipecat, itu pemimpin yang bijak, tidak emosional. Saya sih tidak melihat seperti itu (provokator)," katanya.

"Kita menginginkan pemimpin yang kondusif di Provinsi Banten dalam situasi pandemi, coba tidak emosional, pemimpin yang sejuk, merangkul, tidak memukul gitu," imbuhnya.

Atas kondisi itu, Juhaeni menilai keputusan pemecatan terhadap empat mantan pejabat di Dinkes Banten merupakan perbuatan yang zalim.

"Kalau mau disanksi, disanksi sesuai permasalahannya. Jangan menganggap karena mentang-mentang sebagai gubernur bisa berkuasa seperti itu. Ini perbuatan zalim menurut saya," tegas Juhaeni.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya