Kinerjanya tidak memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat, Sekretaris Jenderal Gerakan Titipan Rakyat (GeTAR) Aceh, Teuku Izin alias Apung meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk memberhentikan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah.
"Beberapa kasus, seperti mega Silpa senilai (Rp) 3,9 triliun, dan juga persoalan penyusupan anggaran berkode appendix, membuktikan Taqwallah tidak memiliki kompetensi sebagai pimpinan birokrasi," kata Apung seperti diberitakan Kantor Berita RMOLAceh, Senin (21/6).
Menurut Apung, kasus mega SILPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh, tidak hanya menciderai dan merugikan rakyat.
Bahkan lebih daripada itu. Sekda Aceh telah menghancurkan sendi perekonomian daerah yang selama ini di topang oleh anggaran pemerintah.
Di tengah pandemi, dan ekonomi rakyat yang sulit, dan amanah Presiden Joko Widodo yang mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran, namun faktanya, di Aceh justru terjadi mega SILPA.
"Belum lagi persoalan penyusupan anggaran berkode appendix atau AP, yang nilainya ratusan miliar," kata Apung.
Dapat dipastikan, kata dia, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Sekda Aceh memiliki peran vital, mengetahui, dan mungkin saja terlibat dalam konspirasi jahat tersebut.
Apung menilai, dalam situasi rakyat yang tertimpa kesulitan, Sekda Aceh selaku Ketua TAPA, melalukan tindakan-tindakan yang melukai dan menciderai perasaan rakyat.
"Sudah sepatutnya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, untuk segera mengusulkan pergantian Sekda kepada Presiden Joko Widodo," kata Apung.
Apung menjelaskan jika terus dibiarkan Taqwallah menjabat, maka kedepan persoalan demi persoalan baru akan terus muncul, yang bermuara pada kerugian rakyat akan semakin besar.
