Berita

M. Qodari penasihat dan inisiator Deklarasi Seknas Jokowi-Prabowo/Net

Politik

Saat Pemerintah Fokus Tangani Pandemi, Ada Pemuja Kekuasaan Kampanyekan Presiden Tiga Periode

SENIN, 21 JUNI 2021 | 23:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sengaja munculkan oleh pemuja kekuasaan.

"Ada beberapa kelompok yang coba menjilat kekuasaan dengan cara mengkampanyekan bahwa Joko Widodo presiden tiga periode," ujar Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Demokrasi Politik dan Pemerintahan, Ilham Fadli, Senin (21/6).

Selain pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masih lama, kata Ilham, pemerintah saat ini butuh fokus terhadap program Indonesia sehat dengan mengentaskan pandemi virus corona baru (Covid-19).


Meski segala upaya sudah dilakukan, kata Ilham, pandemi belum juga berlalu dan dampaknya juga cukup besar termasuk di sektor ekonomi.

"Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun banyak melumpuhkan ekonomi Indonesia bukan hanya itu dunia pendidikan juga berefek atas pandemi Covid-19," tuturnya.

Selain soal pandemi, lanjutnya, siapapun yang mewacanakan jabatan tiga periode juga berhadapan dengan Presiden Jokowi yang tegas menolak hal tersebut.

"Bapak Jokowi sudah berulang kali menyampaikan ke publik bahwa beliau menolak untuk tiga periode karena itu mencederai Sumpah Reformasi," tandasnya.  

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjadi sosok dibalik usulan pasangan Jokowi-Prabowo dikawinkan untuk Pilpres 2024.

Alasan mengapa Jokowi perlu berpasangan dengan Prabowo Subianto karena menurut Qodari, dirinya tak ingin polarisasi di tengah masyarakat efek dari Pilpres 2014 dan 2019 menjadi bom waktu yang tiba-tiba meledak.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya