Berita

Ilustrasi penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang berlangsung di DKI Jakarta/Net

Politik

Andy William: Pemerintah Perlu Kaji Efek Domino PPKM Mikro

SENIN, 21 JUNI 2021 | 20:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keputusan pemerintah memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dikritik Labor Institute Indonesia.

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga mengatakan, PPKM Mikro yang menjadi andalan pemerintah tidak terlepas dari dampak ekonomi.

Menurutnya, pengetatan PPKM Mikro bisa memberikan efek domino terhadap industri dan khususnya pada tenaga kerja Indonesia, karena ada potensi diputus hubungan kerjanya.


Ia pun meminta agar pemerintah segera mengantisipasi efek domino tersebut.

"Karena pemberlakuan kebijakan tersebut diprediksi akan berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif, dikarenakan lumpuhnya ekonomi masyarakat," ujar Andy
William dalam keterangannya, Senin (21/6).

PPKM Mikro, kata Andy, membuat batasan-batasan pergerakan dalam masyarakat, dan besar kemungkinan berakibat pada menurunnya produktivitas dan daya beli dalam masyarakat.

Selain daya beli, William juga memprediksi sektor-sektor industri pariwisata, perhotelan, retail, transportasi, makanan minuman dan restoran, akan ikut terdampak dan yang cukup parah akibat kebijakan tersebut.

Ia berharap kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang lebih strategis dan komprehensif untuk mengantisipasi dampak tersebut.

Tak kalah pentingnya, William meminta jajaran Presiden Joko Widodo untuk memastikan pemberian bantuan tunai langsung, subsidi upah, relaksasi iuran BPJS, relaksasi Perpajakan dan Stimulus perpajakan, bisa dikeluarkan pemerintah.

Untuk mendukung hal tersebut, William mengusulkan pemerintah agar bisa menerapkan kebijakan lainnya. Yaitu berupa pemotongan tunjangan pejabat tinggi negara mulai eselon 1, anggota DPR/MPR RI, serta direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ini perlu segera dilakukan untuk menghemat pengeluaran negara, dan mengalihkannya ke mekanisme bantuan sosial dan kebijakan relaksasi yang diberikan negara kepada para pengusaha dan pekerja," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya