Berita

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat menemui perwakilan dari Papua di Ruang Fraksi PAN DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/6)/Net

Politik

Kepada Fraksi PAN, Delegasi Papua Ingin Kualitas Otonomi Khusus Ditingkatkan

SENIN, 21 JUNI 2021 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menerima delegasi DPR Papua dalam penyampaian aspirasi pada pembahasan Revisi UU Otonomi Khusus yang sedang dibahas DPR RI.

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius dari rakyat Papua. Terutama soal revisi UU Otsus yang hanya dilakukan pada dua pasal saja.

"Karena persoalan Papua sangat kompleks menyangkut berbagai macam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara karena itu mereka menginginkan semau aspek yang menjadi perhatian kita hari ini harus menjadi bagian revisi UU tersebut," ujar Saleh di Ruang Fraksi PAN DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/6).


Persoalan kedua, kata Saleh, rakyat Papua menginginkan Otsus ini ditingkatkan dari segi kualitas. Masyarakat Papua juga menolak soal banyaknya usulan pemekaran provinsi di Bumi Cendrawasih.

"Mereka tidak menginginkan terlalu banyak pemekaran-pemekaran seperti itu tetapi yang ada hari ini. Sebetulnya harus ditingkatkan kesejahteraan, harus bagus," jelasnya.

"Persoalan-persoalan hak asasi manusia, pelanggaran HAM harus dituntaskan sehingga masyarakat dan rakyat Papua merasa bagian yang integral dengan Republik Indonesia. Untuk itu, kita harus memperhatikan persoalan itu," imbuh anggota Komisi IX DPR RI ini.

Terakhir, disampaikan Saleh, masyarakat Papua ingin terlibat aktif dalam pembahasan revisi UU Otsus. Artinya, revisi tidak hanya silakukan politisi di Jakarta saja.

"Bagaimana agar pelaksanaan revisi UU itu melibatkan sedapat mungkin rakyat Papua termasuk MPRP dan DPRP kemudian tentu saja DPR di Provinsi Papua, supaya masukan-masukan ini langsung konkrit dalam wujud nyata bisa direalisasikan secepatnya," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya