Berita

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan/Net

Politik

Novel Baswedan Disarankan Gabung Partai Politik

SENIN, 21 JUNI 2021 | 12:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diminta untuk ksatria menerima hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam berharap Novel bisa legawa dan mengambil hikmah dari kegagalan mengikuti tes tersebut.

“Jangan kemudian semua orang dianggap salah. Kita harus sadar bahwa Novel sebagai manusia juga tidak luput dari salah, jangan kemudian apa-apa orang lain salah dan memaksakan dirinya harus benar," jelas Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/6).


Menurutnya, jika Novel terus koar-koar ke media dan meluapkan ketidaksukaannya pada hasil TWK, maka publik akan menilai bahwa Novel kurang matang. Bahkan masyarakat akan menilai bahwa hasil TWK sudah benar adanya.

"Coba dia lebih berjiwa besar, maka publik akan menilai dia cukup dewasa untuk menjalani ini semua. Kalau seperti saat ini seolah pekerjaan hanya menjadi pegawai KPK saja. Padahal pekerjaan mulia tidak hanya sebagai pegawai KPK," urainya.

Sebagai solusi, Saiful Anam menyarankan agar Novel Baswedan bergabung dengan partai politik atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan begitu, Novel memiliki wadah yang tepat untuk bersuara dan mengoreksi KPK.

“Saran saya agar bergabung ke partai politik atau bahkan buat LSM untuk mengaspirasikan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya," demikian Saiful Anam.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya