Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN) disarankan untuk mencari keadilan di jalur hukum yang tersedia.
Mereka diminta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibanding membuat pernyataan yang tidak ada akhirnya.
Saran ini disampaikan langsung oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah (Puskod) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, Dian Ferricha setelah melihat pernyataan Novel Baswedan yang mengaku memiliki jiwa patriotik.
Menurut Ferricha, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK saja, melainkan semua warga negara Indonesia wajib turut serta berpartisipasi melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap perilaku koruptif.
"KPK adalah lembaga negara yang harus didukung dalam langkah-langkahnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Ferricha kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/6).
Terkait polemik TWK, Ferricha menyarankan bagi pegawai yang tidak lolos TWK dan ingin mencari keadilan, dapat memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh UU, yakni melalui PTUN.
"Silakan teman-teman yang tidak lolos di TWK mengajukan bukti- bukti di pengadilan. Ini lebih berwibawa dan ksatria daripada membuat statement-statement yang tidak ada
ending-nya,†ujarnya.
“Ini memberikan kesan negatif, terkesan mereka mencari keadilan dengan membabi buta. Oleh karena itu, saya menyarankan dan mendukung, segera ajukan gugatan ke pengadilan," pungkas Ferricha.
