Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersihs, Adhie Massardi/Net

Politik

Ajak Setop Bahas TWK, Adhie Massardi: Apakah Kita Biarkan Koruptor Terus Kendalikan Rezim?

SENIN, 21 JUNI 2021 | 03:29 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu terus-menerus dijadikan polemik.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi angkat bicara terkait pernyataan Budayawa Frans Magnis Suseno yang mengatakan pembuat pertanyaan TWK tidak pancasilais.

Menurut Adhie bukan saatnya lagi saat ini membahas TWK yang telah banyak memakan korban. Kata mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini lebih baik bicara masa depan.


"Apakah kita akan biarkan para koruptor (oligarki) terus kendalikan ini rezim?" demikian tanya Adhie melalui laman Twitter pribadinya, Minggu (20/6).

Dalam situasi seperti saat ini, Adhie mengajak seluruh masyarakat agar segera melakukan serangan balik pada korupsot yang sudah bersatu-padu.

"Melancarkan serangan balik kepada koruptor yang sudah bersatu. Ucapkan "Selamat tidur NKRI" demikian cuitan Adhie.

TWK dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional kepada seluruh pegawai KPK. Tes itu sebagai syarat alih fungsi status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ketentuan alih fungsi status pegawai itu tertera dalam Undang Undang 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terdapat 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dari 75 pegawai, ada 51 pegawai yang tidak bisa menjadi pegawai KPK karena mendapat nilai merah.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengurai, ada sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian hingga akhirnya keputusan tersebut dikeluarkan BKN.  

Pertama, ditekankan soal aspek pribadi dari Pegawai KPK yang tidak lolos. Kedua, aspek pengaruh baik (dipengaruhi maupun mempengaruhi). Serta aspek ketiga PUNP (Undang Undang Dasar '45, NKRI, pemerintah yang sah).

Sementara 1.271 pegawai dinyatakan memenuhi syarat, namun 1 orang di antaranya menyatakan mundur dari KPK, 1 meninggal dunia, dan satu lainnya gagal saat hasil tes diperiksa ulang.

Pegawai yang dinyatakan lolos sudah dilantik sebagai ASN dengan dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa (1/6) lalu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya