Berita

Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief: 93 Persen Pemilih Demokrat Tolak Jabatan Presiden Lebih 2 Periode

MINGGU, 20 JUNI 2021 | 14:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wacana presiden 3 periode tengah ramai memenuhi ruang politik tanah air. Terlebih muncul Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, yang bertujuan menghimpun para pendukung pasangan Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024, sekaligus mengkampanyekan dan menyebarluaskan gagasan Jokowi-Prabowo 2024 pada seluruh masyarakat Indonesia.

Di tengah ramainya perdebatan mengenai wacana tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief memberi kabar bahwa mayoritas pemilih Demokrat tidak setuju masa jabatan presiden ditambah.

Berdasarkan hasil survei SMRC, katanya, jumlah pemilih Demokrat yang menolak presiden lebih 2 periode mencapai 93 persen.


“Breaking News: 93 persen pemilih partai demokrat menyatakan menolak jabatan presiden lebih dari 2 periode. Angka tertinggi,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (20/6).

Sebagaimana hasil survei teranyar yang dirilis SMRC, memang sebanyak 93 persen pemilih Demokrat meminta agar masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun harus dipertahankan. Jumlah ini tertinggi dibanding partai lain yang masuk parlemen.

Pemilih PDIP misalnya, hanya 65 persen yang menyatakan ingin dipertahankan, Gerindra 83 persen, Golkar 77 persen, PKB 78 persen, PKS 86 persen, Nasdem 66 persen, PPP 71 persen, dan PAN 90 persen.

Survei yang digelar pada 21 hingga 28 Mei 2021 itu melibatkan 1.220 responden, dimana response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.072 atau 88 persen.

Responden dipilih secara random. Responden terpilih kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya