Berita

Epidemilog dari dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman/Net

Kesehatan

Epidemilog: Meski Telat, Lockdown Adalah Solusi Yang Harus Diimbangi 3T Secara Masif

SABTU, 19 JUNI 2021 | 21:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah dituntut untuk diubah menjadi penguncian wilayah atau lockdown.

Epidemilog dari dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman turut mendorong adanya lockdown, meskipun dianggapnya sudah telat.

Karena, sejak April hingga Mei 2020 lalu, dirinya sudah meminta pemerintah untuk menerapkan lockdown yang diistilahkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


"Selain tanggung (kebijakan pembatasan pemerintah di 2020) juga tidak ada aspek penguatan di aspek tracing dan testing, kan segitu-segitu saja (yang dites Covid-19)," ujar Dicky saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).

Menurut Dicky, cara mengukur kebijakan pengendalian pandemi efektif atau tidak adalah dengan cara mengukur angka reproduksi. Angka reproduksi adalah suatu cara dalam memberi peringkat pada kemampuan penyebaran sebuah penyakit.

"Kalau bicara efektivitas intervensi dalam hal pandemi ini, lihatlah intervensi itu dampakanya terhadap penurunan angka reproduksi," terang Dicky.

Saat ditanya mengenai efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat RT/RW (PPKM Mikro), Dicky menilai itu tidak juga menurunkan angka reproduksi kasus Covid-19.

Secara signifikan enggak. Nah, apa lagi di tengah kondisi yang semakin banyak penyebaran dari varian seperti Delta. Ini jangan kan PPKM Mikro, lockdown sekalipun seperti di inggris, India itu tidak efektif meredam, tetap terjadi penyebaran," tuturnya.

"Ini artinya mensyaratkan ada kombinasi yang lain yang mendasar sifatnya, seperti 3T," demikian Dicky Budiman.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya