Berita

Epidemilog dari dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman/Net

Kesehatan

Epidemilog: Meski Telat, Lockdown Adalah Solusi Yang Harus Diimbangi 3T Secara Masif

SABTU, 19 JUNI 2021 | 21:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah dituntut untuk diubah menjadi penguncian wilayah atau lockdown.

Epidemilog dari dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman turut mendorong adanya lockdown, meskipun dianggapnya sudah telat.

Karena, sejak April hingga Mei 2020 lalu, dirinya sudah meminta pemerintah untuk menerapkan lockdown yang diistilahkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


"Selain tanggung (kebijakan pembatasan pemerintah di 2020) juga tidak ada aspek penguatan di aspek tracing dan testing, kan segitu-segitu saja (yang dites Covid-19)," ujar Dicky saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).

Menurut Dicky, cara mengukur kebijakan pengendalian pandemi efektif atau tidak adalah dengan cara mengukur angka reproduksi. Angka reproduksi adalah suatu cara dalam memberi peringkat pada kemampuan penyebaran sebuah penyakit.

"Kalau bicara efektivitas intervensi dalam hal pandemi ini, lihatlah intervensi itu dampakanya terhadap penurunan angka reproduksi," terang Dicky.

Saat ditanya mengenai efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat RT/RW (PPKM Mikro), Dicky menilai itu tidak juga menurunkan angka reproduksi kasus Covid-19.

Secara signifikan enggak. Nah, apa lagi di tengah kondisi yang semakin banyak penyebaran dari varian seperti Delta. Ini jangan kan PPKM Mikro, lockdown sekalipun seperti di inggris, India itu tidak efektif meredam, tetap terjadi penyebaran," tuturnya.

"Ini artinya mensyaratkan ada kombinasi yang lain yang mendasar sifatnya, seperti 3T," demikian Dicky Budiman.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Keakraban Prabowo dan Megawati di Hari Lahir Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 14:21

Hasto Soroti Fiskal hingga Demokrasi Tanggapi Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Senin, 01 Juni 2026 | 14:19

Patroli Jalan Kaki Berujung Penangkapan Anggota KKB Intan Jaya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:43

PDIP: Kehadiran Megawati di Istana Tak Terkait Oposisi atau Koalisi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:38

Prabowo Dorong Transformasi Nasional Menuju Ekonomi Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 13:37

Keandalan Listrik Jadi Prioritas untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:31

Kenapa 1 Juni Ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila? Ini Sejarah dan Alasannya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:30

Kontroversi LCC Empat Pilar MPR Berlanjut ke Pengadilan, Sidang Dimulai Besok

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Kembalikan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Lenteng Agung Arah Depok Ditutup hingga Selasa Pagi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:21

Selengkapnya