Epidemilog dari dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman/Net
Kebijakan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah dituntut untuk diubah menjadi penguncian wilayah atau lockdown.
Epidemilog dari dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman turut mendorong adanya lockdown, meskipun dianggapnya sudah telat.
Karena, sejak April hingga Mei 2020 lalu, dirinya sudah meminta pemerintah untuk menerapkan
lockdown yang diistilahkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Selain tanggung (kebijakan pembatasan pemerintah di 2020) juga tidak ada aspek penguatan di aspek
tracing dan
testing, kan segitu-segitu saja (yang dites Covid-19)," ujar Dicky saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).
Menurut Dicky, cara mengukur kebijakan pengendalian pandemi efektif atau tidak adalah dengan cara mengukur angka reproduksi. Angka reproduksi adalah suatu cara dalam memberi peringkat pada kemampuan penyebaran sebuah penyakit.
"Kalau bicara efektivitas intervensi dalam hal pandemi ini, lihatlah intervensi itu dampakanya terhadap penurunan angka reproduksi," terang Dicky.
Saat ditanya mengenai efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat RT/RW (PPKM Mikro), Dicky menilai itu tidak juga menurunkan angka reproduksi kasus Covid-19.
Secara signifikan enggak. Nah, apa lagi di tengah kondisi yang semakin banyak penyebaran dari varian seperti Delta. Ini jangan kan PPKM Mikro,
lockdown sekalipun seperti di inggris, India itu tidak efektif meredam, tetap terjadi penyebaran," tuturnya.
"Ini artinya mensyaratkan ada kombinasi yang lain yang mendasar sifatnya, seperti 3T," demikian Dicky Budiman.
