Berita

Epidemilog dari dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman/Net

Kesehatan

Epidemilog: Meski Telat, Lockdown Adalah Solusi Yang Harus Diimbangi 3T Secara Masif

SABTU, 19 JUNI 2021 | 21:40 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah dituntut untuk diubah menjadi penguncian wilayah atau lockdown.

Epidemilog dari dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman turut mendorong adanya lockdown, meskipun dianggapnya sudah telat.

Karena, sejak April hingga Mei 2020 lalu, dirinya sudah meminta pemerintah untuk menerapkan lockdown yang diistilahkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


"Selain tanggung (kebijakan pembatasan pemerintah di 2020) juga tidak ada aspek penguatan di aspek tracing dan testing, kan segitu-segitu saja (yang dites Covid-19)," ujar Dicky saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).

Menurut Dicky, cara mengukur kebijakan pengendalian pandemi efektif atau tidak adalah dengan cara mengukur angka reproduksi. Angka reproduksi adalah suatu cara dalam memberi peringkat pada kemampuan penyebaran sebuah penyakit.

"Kalau bicara efektivitas intervensi dalam hal pandemi ini, lihatlah intervensi itu dampakanya terhadap penurunan angka reproduksi," terang Dicky.

Saat ditanya mengenai efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat RT/RW (PPKM Mikro), Dicky menilai itu tidak juga menurunkan angka reproduksi kasus Covid-19.

Secara signifikan enggak. Nah, apa lagi di tengah kondisi yang semakin banyak penyebaran dari varian seperti Delta. Ini jangan kan PPKM Mikro, lockdown sekalipun seperti di inggris, India itu tidak efektif meredam, tetap terjadi penyebaran," tuturnya.

"Ini artinya mensyaratkan ada kombinasi yang lain yang mendasar sifatnya, seperti 3T," demikian Dicky Budiman.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya