Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/RMOL

Politik

Diserang Video Soal TWK, KPK: Jangan Bangun Opini Yang Keliru

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 18:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserang narasi negatif soal tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu narasi yang disorot KPK yakni tulisan Giri Suprapdiono selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK di akun Twitternya.

"Jreng! Inilah video bukti bahwa hasil TWK sudah ada di KPK. Selain 'Buku Merah' yang legendaris itu, ada lagi 'Buku Kuning'. Semoga gak ilang. Vid 'unboxing' hasil tes di gedung KPK 5 Mei 2021," kata Giri dikutip di akun Twitternya.


Dalam tulisannya itu, Giri juga menampilkan sebuah link YouTube dan mengunggah video yang berdurasi 1 menit 39 detik.

Menanggapi itu, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menegaskan bahwa video yang diunggah Giri merupakan video lama yang sudah dipublikasikan KPK.

"Kami berharap pihak-pihak untuk tidak membangun asumsi dan opini keliru. Video tersebut sudah lama dipublikasikan KPK sebagai bentuk transparansi KPK kepada publik," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/6).

Ali menyampaikan, hal yang diminta pemohon kepada PPID adalah data informasi terkait asesmen, bukan hanya hasil asesmen TWK.

"Ada beberapa poin yang dalam catatan kami sekitar 8 poin, di antaranya hasil asesment TWK pribadi masing-masing pegawai. Data yang diterima KPK 27 April 2021 adalah hasil test TWK dan kemudian dibuka 5 Mei 2021 sebagaimana video dimaksud," jelas Ali.

selain itu, data yang diminta para pemohon bukan dalam penguasaan KPK. Sehingga, PPID KPK butuh koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Yang telah diterima KPK dari BKN tanggal 27 April 2021 hanya poin 1 sebagaimana permohonan dimaksud. Itu pun kolektif sehingga perlu juga dikomunikasikan kembali dengan pihak BKN," pungkas Ali.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya