Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mendampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY)/Net
Agar tetap bugar selama masa pandemi Covid-19, istri Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY), Annisa Pohan gemar bersepeda, terutama di jalur beraspal.
Hampir pada setiap kesempatan di berbagai tempat, dia bersepeda memanfaatkan jalur sepeda yang disediakan pemerintah, seperti yang dia lakukan di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Baginya, bersepeda bukan hanya sehat bagi diri, tapi juga mendorong penataan lingkungan yang sehat. Tidak heran jika dia spontan bertanya saat mendengar ada usulan untuk membongkar jalur sepeda di Jakarta.
Tapi rupanya ada pihak-pihak yang coba memancing di air keruh, dengan mendorong pemberitaan melalui beberapa media online, menggunakan judul-judul provokatif, termasuk seolah-olah menghadapkan Annisa Pohan dengan Kapolri. Padahal dalam tweet-nya, Annisa sama sekali tidak menyebut siapapun.
Menanggapi hal itu, Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, pernyataan Annisa adalah ungkapan yang wajar dari seorang warga negara yang gemar bersepeda. Ada banyak penggemar bersepeda lainnya yang juga protes.
Terhadap pernyataan Annisa diduga, diduga dipelintir. Ada pihak-pihak yang coba memancing di air keruh. Ingin mengadu domba.
"Tapi tidak ada menyentil siapapun. Lagipula konteks pernyataan Kapolri adalah hendak mengkaji dan mengevalusi, serta mencari formulasi yang pas untuk para pengguna sepeda, termasuk dengan melakukan studi banding ke luar negeri. Tidak ada kata bongkar," ujarnya, Jumat (18/6).
Herzaky menambahkan, sebagai Ketua Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diyakini pasti akan mencari jalan keluar yang bijaksana, mengingat animo yang tinggi dari masyarakat untuk bersepeda.
"Saya kira ini bagus untuk perkembangan olahraga sepeda dikemudian hari, dan sejalan dengan tren gaya hidup sehat di berbagai negara," imbuhnya.
Isu pembongkaran jalur sepeda di jalan-jalan utama ibukota mengemuka dalam rapat Komisi III dengan Kapolri, Rabu (16/6). Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni meminta Kapolri membongkar jalur sepeda yang dibangun Pemprov DKI dengan alasan menciptakan diskriminasi antar pengguna sepeda yang berbeda.
"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin,†ujar Sahroni.
Usulan pembongkaran sepeda oleh politisi Nasdem ini mengundang kritik dari para pemangku kepentingan transportasi. Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menolak usulan ini dan berpendapat,
"Dengan jalur sepeda yang terlindungi, akan menjamin keselamatan pesepeda," ujarnya.
Sementara itu, pakar transportasi Darmaningtyas mengungkapkan selama ini pesepeda dan pejalan kaki di Jakarta terpinggirkan sebagai pengguna jalan.
"Jakarta memerlukan jalur sepeda kalau mau menuju ke kota layak huni. Yang harus dikurangi untuk kota Jakarta adalah jalur kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat," kata Darmaningtyas.
