Berita

Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati/Repro

Kesehatan

Makin Marak, Diskriminasi Menghambat Upaya Melawan Pandemi Covid-19

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 16:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Diskriminasi menjadi masalah yang semakin marak muncul di tengah pandemi Covid-19. Tindakan diskriminasi juga membuat upaya untuk menghentikan pandemi Covid-19 semakin sulit dilakukan.

Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati menjelaskan, diskriminasi merupakan fenomena yang umum terjadi. Tetapi di masa pandemi Covid-19, fenomena ini semakin banyak karena beberapa faktor.

"Pertama, Covid ini sesuatu yang baru. Butuh waktu bagi manusia untuk merespon hal tersebut. Reaksi alamiah manusia ketika berhadapan fenomena baru ada dua, yaitu mereka bertempur atau fight, kedua mereka flight atau berlindung, menjauh dari persoalan itu," jelas Devie dalam diskusi virtual Bincang Sehat pada Jumat (18/6).


Ketika manusia memilih untuk bertempur, maka mereka akan bersama-sama berjuang untuk melawan pandemi Covid-19. Namun jika manusia memilih untuk berlindung atau menjauh, maka akan muncul diskriminasi, yang diekspresikan dengan labelling atau stigmatisasi.

Akibat dari stigmatisasi negatif tersebut, objek atau korban diskriminasi akan berusaha menutup diri, enggan mencari bantuan, bahkan urung melakukan upaya pencegahan.

"Dia tidak mau mencari bantuan, tidak melaporkan, tidak meminta bantuan, sehingga bisa jadi mengalami akibat yang parah hingga kematian," jelasnya.

Mereka yang telah terinfeksi dan mendapat stigma negatif, pada akhirnya akan berusaha untuk menutup diri, sehingga perilakunya berisiko, seperti tidak memakai masker atau mencuci tangan.

"Ini bisa merugikan orang banyak. Perlu upaya serius untuk mengedukasi publik. 'Tidak apa-apa ada orang yang sakit, kita bantu agar mereka sembuh, agar pandemi berakhir'. Cara pandang ini yang sehat," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya