Perwakilan Ormas dan tokoh Madura usai audensi dengan Pemkot Surabaya/RMOLJatim
Tudingan adanya diskriminasi dalam penyekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya di Jembatan Suramadu tak lebih dari sebuah pemelintiran fakta.
Hal ini ditegaskan Ketua Umum Aliansi Madura Perantau (AMP), Nawadi, usai melakukan audiensi dengan pihak Pemkot Surabaya, Kamis (17/6).
"Jadi mulai sekarang kita berkomitmen, dengan elemen masyarakat, dengan seluruh organisasi Madura. Kita bahu membahu, kita gotong royong terjun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Madura," kata Nawadi dikutip
Kantor Berita RMOLJatim.
Hal yang sama juga disampaikan, Ketua Madura Asli (Madas), Berlian Ismail Marzuki. Dia sepakat dengan upaya pemerintah dalam memutus laju penyebaran Covid-19.
Bahkan, pihaknya juga siap menyosialisasikan kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Kita kepingin seluruh orang Madura patuhi protokol kesehatan. Masalah yang viral barusan itu hanya karena miskomunikasi. Jadi takutnya, dari pihak masyarakat Madura ekonomi kena. Karena apa? Di lapangan sebetulnya bukan masalah ekonomi, tapi masalah prosedural, swab," terangnya.
Sementara itu, Korlap Aksi Gerakan Selamatkan Jatim (GAS Jatim), Bob Hasan menyampaikan, aksi yang dilakukannya ini merupakan bentuk aspirasi dari beberapa elemen masyarakat Madura.
Intinya, pihaknya ingin agar penyekatan ini jangan sampai menyebabkan kerumunan. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah agar pelaksanaan swab di akses Suramadu tidak hanya dilakukan satu titik lokasi.
"Bagaimana agar ada beberapa posko yang harus kita didirikan, bukan cuma di Surabaya. Di Bangkalan sudah mulai mendirikan posko untuk swab juga dari pihak provinsi dan Pemkab Bangkalan. Ini yang akan meminimalisir adanya kerumunan, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19," pungkasnya.
Penyekatan dan screening di Jembatan Suramadu sisi timur sempat mendapat tentangan dari ormas GAS Jatim. Bahkan mereka akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemkot Surabaya dan Polda Jatim, pada Jumat (18/6) namun dimajukan Kamis (17/6).
Ormas GAS Jatim menilai penyekatan di Jembatan Suramadu itu sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Madura. Sebab masih ada daerah penyangga lain seperti Sidoarjo dan Gresik tak dilakukan penyekatan.
Parahnya lagi bila aksi mereka tak didengar, Pemkot Surabaya didesak segera melakukan evaluasi penyekatan jembatan Suramadu.
Korlap Aksi GAS Jatim, Bob Hasan, mengancam akan membawa massa yang lebih besar dari sebelumnya yakni 30 orang serta akan membawa kebijakan Pemkot Surabaya itu ke ranah hukum.
Namun keinginan ormas GAS tak sejalan dengan ormas dari Madura seperti Madura Asli (Madas) dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama).
Malah kedua ormas itu mendukung kebijakan Pemkot Surabaya melakukan penyekatan dan tes antigen kepada pengendara yang masuk kota Pahlawan lewat Suramadu.
Kedua ormas itu menilai langkah Pemkot Surabaya sudah tepat dengan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini melanda Kabupaten Bangkalan.
Serta memyelamatkan masyarakat Madura, baik yang masih tinggal di pulau garam maupun saat ini bermukim di Kota Surabaya.
