Berita

Aktivis Tionghoa, Lieus Sungkharisma/Net

Publika

Bersepeda Dan Akal Sehat

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 09:22 WIB

KITA ini seneng gaduh yang nggak jelas. Jalur sepeda yang sudah dibuat oleh gubernur DKI dipermasalahkan. Padahal keputusan tersebut dibuat berdasarkan kajian dan masukan para ahli, bagaimana agar Jakarta menjadi kota yang maju dan sehat.

Salah satunya adalah dengan memasyarakatkan sepeda sebagai salah satu alat transportasi warga Jakarta dalam beraktivitas. Karena itulah Gubernur Anies membangun jalur sepeda di wilayah Jakarta. Sekarang ini baru beberapa kilometer, targetnya lebih dari 170 kilometer.

Saya bisa bayangkan kalau yang dilakukan gubernur DKI ini terjadi. Warga Jakarta akan mendapatkan keuntungan, yang pertama udara Jakarta makin bersih karena polusi berkurang, yang kedua warga Jakarta akan lebih banyak yang sehat karena bersepeda dan yang ketiga warganya lebih bahagia.


Kenapa bahagia? konon katanya orang bersepeda itu membuat bahagia. Manfaat berikutnya ya kemacetan secara bertahap akan berkurang bila semakin banyak warga Jakarta menggunakan sepeda sebagai alat transportasi.

Kebijakan ini memang tidak instan dampaknya. Perlu bertahun-tahun untuk mengubah kebiasaan warga dari menggunakan kendaraan bermotor menjadi bersepeda.

Tapi apa yang dilakukan Gubernur Anies dengan membangun jalur khusus sepeda sudah benar yang gak benar adalah ketika jalur sepeda tersebut khusus sepeda road bike. Jalur sepeda ya untuk semua sepeda, mau sepeda lipat, sepeda onthel, sepea balap (road bike) dan semua sepeda mempunyai hak yang sama.

Anehnya kebijakan yang baik ini dipermasalahkan. Sampai-sampai seorang anggota DPR meminta Kapolri turun tangan membongkar jalur sepeda. Kasihan Kapolrinya lah, masih banyak urusan yang lebih besar yang harus dibereskan.

Nah, usulan tersbut didengungkan para buzzer sehingga seolah-olah kebijakan gubernur DKI salah dan menghamburkan anggaran. Disini yang kadang saya sulit mengerti. Kok bisa ya orang-orang itu kehilangan akal sehatnya dalam melihat sebuah kebijakan yang bagus ini.

Kebijakan yang tidak merugikan warga Jakarta ini dihabisi, sementara kasus korupsi trilunan gak disoroti. Ini kan aneh. Apa memang warga Jakarta yang tidak setuju ini sudah kehilangan akal sehatnya? Mari kita bersepeda agar otak ini tetep waras dalam melihat setiap kebijakan.

Lieus Sungkharisma

Aktivis Tionghoa

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya