Pengamat kebijakan publik yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menekankan bahwa peraturan yang telah tertuang dalam Undang-undang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Adib mengurai, sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU 15/2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur sebagai syarat, bahwa seluruh calon anggota BPK paling singkat dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat publik di lingkungan pengelola keuangan negara.
"BPK adalah lembaga negara yang terhormat, oleh sebabnya UU harus dijunjung tinggi," kata Adib dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6).
Satu dari sembilan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan berakhir masa jabatannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 UU 15/2006 Tentang BPK, maka diperlukan pergantian untuk mengisi kekosongan.
Sebanyak 16 orang dengan berbagai latarbelakang mulai dari birokrat, advokat, akademisi hingga tenaga ahli pada Kementrian dan Lembaga berebut untuk mengisi Anggota V BPK yang akan ditinggal Profesor Barullah Akbar karena akan berakhir masa jabatannya pada 27 Oktober 2021 yang akan datang.
Namun Adib mengungkap, bahwa terdapat satu calon anggota BPK yakni mantan Kepala Bea Cukai Manado yang justru diduga menabrak peraturan dalam pasal 13 poin huruf J yakni seluruh calon harus minimal dua tahun menanggalkan jabatan publik di lingkungan pengelola keuangan negara.
"Kalau ini dilakukan justru ini mengangkangi Undang-undang yang sudah ada. Sangat diharamkan. Kalau dilakukan menjadi preseden buruk ke depan yang justru menjatuhkan marwah BPK sebagai lembaga terhormat di negara ini," tandas Adib.
Adapun ke-16 orang yang mengikuti seleksi jabatan anggota BPK antara lain; Tenaga Ahli Ketua BPK Dadang Suwarna, Auditor Utama BPK Dori Santosa, Hakim Adhoc Tipikor Endang Hermawan, Dosen Kristowanto, Tenaga Ahli BPK Sohibul Iman.
Lalu Mantan Kepala Bea Cukai Manado Nyoman Adhi Suryadinata, Staf Ahli Kementrian PDT R Hari Pramudiono, PNS Muhammad Komarudin, Auditor BPK Riau Nelson Humiras Halamoan, Audirot Utama Kementrian PUPR Widarto.
Kemudian mantan Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Tanaga Ahli DPR Teuku Surya Darma, ASN Kementrian Keuangan Harry Z Soeratin, ASN Kementrian Keuangan Blucer Welington Rajaguguk, Auditor Utama BPK Laode Nursiadi dan mantan anggota DPR RI Mulyadi.
