Berita

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra dalam diskusi program Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Corona Melonjak, Perluhak Lockdown"/Repro

Kesehatan

Pakar Kesehatan Pertanyakan Orientasi Pemerintah Tangani Covid-19

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 18:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Semenjak Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020 yang lalu, sudah banyak beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani sekaligus mengendalikannya. Namun, 15 bulan berjalan selama pandemi ini, tidak memperlihatkan tanda-tanda berakhir alias reda melainkan terjadi peningkatan lonjakan kasus baru Covid-19.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra membeberkan cara pandang menangani pandemi Covid-19 yang setidaknya menjadi tujuan dalam rangka melawan virus corona ini.

Saat menjadi pembicara dalam program Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Corona Melonjak, Perluhak Lockdown" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/6), Hermawan memberi gambaran pertanyaan, misalnya apa yang dinginkan pemerintah dan apa tujuannya.  


"Apakah memutuskan mata rantai Covid atau meniadakannya, maka akan berbeda kebijakannya," kata dia.

Lalu orientasi kedua ialah melandaikan pandemi Covid-19, dalam arti virus corona tetap ada melainkan hanya ditekan pesebaran atau penularannya. Atau tujuan yang ketiga membiarkan Covid-19 merajalela asalkan perekonomian terselamatkan.

"Kalau tiga tujuan ini bisa kita pilah, maka konsekuensi kebijakannya akan berbeda," ujarnya.

Jika pemerintah Indonesia mengambil kebijakan meniadakan atau memutus mata rantai Covid-19, maka ia memberi contoh negara yang memiliki tujuan tersebut yakni dengan menyelenggarakan optimum sosial restrction atau lockdown.

"Cek, Tingkok, Jepang. Seluruh negara Eropa, dan tetangga kita Australia, Singapura atau Malaysia dan India. Semua itu lockdown," beber dia.

Sementara negara-negara yang hanya ingin melandaikan kasus Covid-19 yang dilakukan ialah menggencarkan testing dan tracing.  Dalam hal ini, Hermawan mencontohkan Amerika, tidak melakukan lockdown namun sangat cepat dan masif melakukan testing dan tracing.

"Mereka sampai menemukan 30 jutaan kasus aktif, bahkan 500 ribu lebih mereka meninggal, tapi mereka jujur dan kasusnya mampu diukur, akhirnya Amerika mampu mengontrol dengan kombinasi perilaku masyarakat, vaksin dan testing,"tandas dia.

"Nah ataukah kita membiarkan negara kita begitu saja, dengan pilihan ekonomi yang dipentingkan. Tapi saya kira tidak ada negara seperti itu yang merelakan masyarakatnya tersakiti dan terpuruk karena Covid-19," pungkasnya menambahkan.


Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya