Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun (kanan) saat acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Corona Melonjak, Perlukah Lockdown?" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (17/6)/Net

Politik

Jokowi Harus Ambil Langkah Radikal Untuk Atasi Lonjakan Corona

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 15:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harus segera mengambil langkah "radikal" untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang saat ini semakin memburuk.

Saran itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Corona Melonjak, Perlukah Lockdown?" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (17/6).

Dalam acara ini, Ubedilah menilai bahwa pemerintah harus segera mengambil kebijakan "radikal". Kebijakan "radikal" yang dimaksud itu adalah kebijakan karantina atau lockdown.


"Sebetulnya, kalau mau meniru itu kan bisa kita mencontoh Taiwan, mencontoh Jepang, termasuk Malaysia dua pekan ini lockdown. Saya kira itu langkah yang nggak jadi masalah," ujar Ubedilah.

Menurutnya, ratusan triliun yang dianggarkan pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kala lockdown dilakukan. Sementara yang terjadi saat ini, justru bantuan sosial untuk rakyat miskin dikorupsi.

“Bagi saya, ini makin memperpuruk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah juga, dan ini harus melakukan langkah radikal untuk mengatasi persoalan itu," jelas Ubedilah.

Baginya, kebijakan konkret untuk dapat menekan angka penyebaran Covid-19 hanya lockdown. Langkah ini masih memungkinkan dilakukan untuk wilayah-wilayah dengan zona merah yang sangat luar biasa.

“Seperti DKI misalnya, Jawa Barat kemudian beberapa wilayah yang lain. Saya kira DKI bisa melakukan itu untuk mengantisipasi situasi yang lebih buruk," pungkas Ubedilah.

Turut jadi narasumber dalam acara ini, Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar IAKMI yang juga ahli kesehatan masyarakat.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya