Pertemuan PP IPHI dengan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (16/6)/Ist
Muktamar VII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Surabaya, pada 24-25 Juli 2021, insyaAllah bakal diisi dengan pengarahan langsung dari Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas.
Rencana kehadirannya itu disampaikan Menteri Agama kepada jajaran Pengurus Pusat (PP) IPHI yang bersilaturahmi di kantornya, Rabu (16/6).
"Saya menyambut hangat dan akan hadir dalam Muktamar VII PP IPHI di Surabaya pada 24-25 Juli 2021. Saya berharap ke depan PP IPHI akan semakin intens membangun sinergi dengan Kementerian Agama khususnya dalam kaitannya dengan persoalan Haji dan Umroh," ujar Gus Yaqut, sapaannya, dalam pertemuan itu.
Menag Gus Yaqut berharap Muktamar VII IPHI di Surabaya dapat memberikan rekomendasi yang cerdas dalam upaya peningkatan kualitas dan kemandirian Haji.
Hal yang tidak kalah pentingnya, Menag berharap agar PP IPHI beserta Pengurus IPHI di Wilayah dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia dapat dilibatkan dalam peningkatan kualitas para calon jemaah Haji Indonesia.
Saat bersilaturahmi dengan Menteri Agama, Ketua Umum PP IPHI, Ismed Hasan Putro, didampingi Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Abidinsyah Siregar; Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sakinah, Hanik Rofiqoh; serta Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Arif Nurrawi.
"Alhamdulillah silaturahmi Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan Menteri Agama RI, Bapak H Yaqut Cholil Qoumas berlangsung hangat dan gayeng," jelas Ismed Hasan Putro, Kamis (17/6).
Dalam pertemuan tersebut, Menag yang didampingi Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Dirjen PHU, Kementerian Agama RI, Nur Arifin, memang sering menyelipkan guyonan segar dalam menyampaikan pandangnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua OC Muktamar VII IPHI, Abidinsyah Siregar, mendorong dan mengharapkan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan yang sudah memperkuat konsep Istithoah Kesehatan Haji dengan membuat MoU pada 2015, bisa diwujudkan dalam Muktamar nanti.
Seperti pemeriksaan kesehatan bulanan selama 2 tahun sebelum keberangkatan, sehingga semakin meningkatkan kualitas dan kemandirian dalam menjalankan Rukun Haji.
Abidin menambahkan, selain soal peningkatan kualitas, juga akan meningkatkan efisiensi atau penghematan dalam penggunaan APBN.
