Penyesuaian Tarif Listrik Di Saat Ekonomi Masih Lesu Dinilai Tidak Etis

Rencana pemerintah menerapkan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non subsidi dinilai tidak etis. Sebab, dana kompensasi tarif yang selama ini diberikan ketika kondisi ekonomi nasional belum terdampak pandemi akan dihilangkan.

“Terlebih di saat tekanan terhadap APBN yang kian berat. Etiskah langkah ini?” tanya anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera lewat akun Twitter pribadinya, Kamis (17/6).

Ketua DPP PKS ini mengurai bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2021 masih mengalami kontraksi minus (-) 0,74 persen.

Ekonomi belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi empat kali berturut-turut sejak kuartal II 2020.

“Ini menunjukkan, daya beli masyarakat masih rendah dan kondisi resesi ekonomi belum berakhir karena pandemi,” terangnya.

Dengan kata lain, seluruh lapisan masyarakat pelanggan rumah tangga atau industri terdampak secara langsung. Mereka memerlukan kebijakan stimulus yang dapat membantu mempertahankan daya beli.

Sementara rencana penyesuaian tarif seakan memperlihatkan pemerintah tidak sadar bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar dan komoditas strategis bagi masyarakat.

“Kebijakan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi berpotensi kian memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional. Daya beli masyarakat juga makin menurunkan karena akan menambah inflasi,” tutupnya.