Berita

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez/Net

Dunia

Blokade AS Persulit Pembelian Pasokan Yang Dibutuhkan Untuk Pengembangan Vaksin Kuba

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 09:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa blokade Amerika Serikat telah menghalangi pembelian pasokan yang sangat dibutuhkan untuk vaksin yang dikembangkan oleh negaranya.

Di akun Twitternya, Rodriguez mengatakan, akibat blokade yang dilakukan AD pihaknya harus membeli pasokan dari negara yang jauh sehingga waktu yang dibutuhkan untuk produksi menjadi lebih lama.

"Untuk produksi vaksin, Kuba membeli sarana di negara-negara yang jauh, karena tidak dapat membelinya di wilayah AS," cuitnya, seperti dikutip dari Prensa Latina, Rabu (16/6).


"Sebuah laporan oleh konfederasi internasional Oxfam, yang terdiri dari organisasi non-pemerintah, menyatakan bahwa diperlukan waktu hingga 24 hari dan 17 jam untuk mengirimkannya, bukannya 17 jam yang mungkin jika tidak ada blokade," kata Rodriguez.

Akhir Mei lalu, Direktur Havana Oxfam Elena Gentili,  mendesak anggota Kongres AS untuk mencabut blokade dan pembatasan hubungan ekonomi, sosial dan politik karena dampaknya terhadap masyarakat Kuba.

Gentili juga telah mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menormalkan hubungan dengan Kuba.

Dalam konferensi persnya, Gentili sempat mempresentasikan laporan Oxfam 'Hak untuk Hidup tanpa Blokade. Dampak Sanksi AS terhadap Penduduk Kuba dan Kehidupan Perempuan', yang menunjukkan beberapa kerusakan yang disebabkan oleh kebijakan ini.

Menurut laporan itu, blokade Washington lebih jauh mempengaruhi kemungkinan perempuan untuk menjalankan dan menikmati hak-hak mereka, dan mengabaikan perbedaan kebutuhan, kesempatan dan otonomi mereka.

Blokade, yang diperketat dengan lebih dari 240 tindakan selama pemerintahan Donald Trump, telah memperdalam krisis ekonomi dan menghambat akses ke pemasok obat-obatan, teknologi, makanan dan produk penting lainnya, teks tersebut mencatat.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya