Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/RMOL

Politik

BuzzerRp Banyak Mudharat Dan Merusak Ruang Digital

RABU, 16 JUNI 2021 | 23:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan BuzzerRp dianggap lebih banyak mudharatnya serta keberadaannya merusak ruang digital.

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang setuju dengan ajakan senior ekonom, Rizal Ramli (RR) karena buzzerRp merupakan sampah demokrasi.

"Keberadaan penggaung atau BuzzerRp lebih banyak mudharatnya, keberadaan mereka merusak ruang digital, mendistorsi ruang demokrasi dan merusak kohesifitas kebangsaan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/6).


Apalagi kata Satyo, dalam beberapa peristiwa politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, segelintir BuzzerRp memanfaatkan ruang digital untuk melakukan desepsi atau tindakan penyusupan.

Bahkan bacaan Satyo BuzzerRP difungsikan untuk alat pembunuhan karakter, menyebarkan hoax hingga menebar kebencian.

Analisa Satyo, apa yang telah dikerjakan BuzzerRP tidaklah gratis.

Menurut pandangan Satyo, sampai saat ini BuzzerRP terkesan kebal hukum. Sebabnya cabang kekuasaan saat ini kerap menjadi operator BuzzerRP.

"Berbagai upaya telah ditempuh untuk meredakan gerak BuzzerRp yang destruktif, namun kadang keadilan hukum tidak sanggup menjangkau mereka akibat hukum tidak independen," pungkas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya