Berita

Ilustrasi petugas sedang menyiapkan suntikan vaksin/Net

Politik

Dukung Target Vaksinasi 1 Juta Per Hari, Jaman Minta Jokowi Beri Reward And Punishment

RABU, 16 JUNI 2021 | 11:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Target Presiden Joko Widodo untuk menggenjot vaksinasi hingga 1 juta suntikan per hari mulai bulan depan mendapat dukungan dari Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman).

Ketua Umum DPP Jaman, Iwan Dwi Laksono menilai bahwa target vaksinasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu merupakan bagian dari jihad membela negara agar menang melawan pandemi.

Atas alasan itu, Iwan mengintruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota Jaman se-Indonesia untuk terlibat aktif mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk segera ikut vaksinasi. Termasuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan 5 M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.


Iwan menekankan bahwa tidak ada yang mampu memprediksi kapan pandemi Covid-19  berakhir. Untuk itu, gotong rotong perlu digalakkan karena Pemerintahan Presiden Jokowi sudah sangat serius dengan menggratiskan vaksin kepada rakyat.

“Program vaksinasi merupakan salah satu harapan kita bisa terbebas dari pandemi Covid-19, selain dengan ketat kita menjalankan protokol kesehatan,” tegasnya kepada redaksi, Rabu (16/6).

Lebih lanjut, Iwan meminta pemerintah memberikan reward yang jelas terhadap warga negara yang telah melakukan vaksin. Misalnya, bebas melakukan aktivitas di fasilitas umum, kendaraan umum, dan layanan kesehatan, jika mereka membutuhkan tanpa harus disertai test antigen dan swab atau bentuk penghargaan lainnya.

“Serta memberikan punishment yang tegas bagi tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah yang mengkampanyekan anti vaksin secara terbuka,” tegasnya.

“Vaksinasi merupakan upaya menghambat penyebaran virus yang nantinya mencapai herd immunity pada masyarakat. Kita terus berkejaran dengan waktu, semakin cepat semain baik agar kehidupan ini kembali normal,” demikian Iwan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya