Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Satyo Purwanto: Harusnya Sudah Ada Tersangka Baru Dalam Perkara Bansos

SELASA, 15 JUNI 2021 | 12:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perkara korupsi bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) 2020 seharusnya sudah kembali memunculkan tersangka baru.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menyusul kembali munculnya nama Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Herman Herry, dalam persidangan perkara bansos dengan terdakwa Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Senin (14/6).

"Sudah berkali-kali para tersangka dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tipikor bansos menyebut dan menerangkan dugaan keterlibatan Herman Herry dalam proses pengadaan bansos. Bukan hanya HH, bahkan Ihsan Yunus, Yandri Susanto, dan Ace Hasan sudah tersebut dalam fakta persidangan," terang Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/6).


Apalagi, KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan baru terkait dugaan kerugian negara atas proyek pengadaan bansos sembako Covid-19 di Kemensos tersebut dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

"Mestinya mereka semua sudah diperiksa lebih ketat, bahkan harusnya sudah ada penahanan atau tersangka baru dalam perkara ini," tegas Satyo.

Karena, menurut Satyo, korupsi bansos telah menyayat rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat yang kini tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"KPK pimpinan Firli Bahuri jangan lama-lama bermain-main dengan perkara ini, jika tidak ingin tergulung oleh 'air bah' gelombang kemarahan dan demonstrasi oleh masyarakat yang gemas dan tidak sabar dengan cara kerja KPK," pungkas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya