Berita

Aktivis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab/Net

Politik

Tanggapi Survei SMRC, Don Adam: Buktikan Saja Kalau Elektabilitas Ganjar Tetap Tinggi Tanpa PDIP

SENIN, 14 JUNI 2021 | 08:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbilang mengagetkan. Sebab dalam survei itu turut diprediksi peluang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang tetap berpeluang menang di Pilpres 2024 meski tidak didukung PDI Perjuangan.

Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad menyebut bahwa peluang Ganjar tanpa PDIP memang berat, tapi Ganjar tetap unggul dan berpotensi dicalonkan partai lain, serta mendapat dukungan dari pemilih Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, hasil survei ini tidak lantas membuat aktivis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab percaya begitu saja. Pria yang akrab disapa Don Adam itu meminta agar apa yang disampaikan disurvai dibuktikan agar masyarakat yakin.


“Buktikan saja, apakah Ganjar akan tetap tinggi elektabilitasnya kalau beliau keluar dari PDIP?” tuturnya kepada wartawan, Senin (14/6).

SMRC sendiri telah melakukan simulasi elektabilitas terhadap 569 dari 1.072 responden yang mengetahui Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Hasilnya, elektabilitas Ganjar 43,3 persen, sedangkan Prabowo 24,4 persen dan Anies 21,7 persen.

Dari 569 responden ini, SMRC tidak menyertakan pemilih PDI Perjuangan. Hasilnya 35,3 persen memilih Ganjar, 30,8 persen memilih Prabowo, dan 25,5 persen memilih Anies, serta 8,4 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Dijelaskan Saidiman bahwa Ganjar mendapatkan dukungan dari pemilih partai lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (68 persen dari basis pemilihnya), Partai Demokrat (40 persen), dan Partai Golkar (36 persen), partai nonparlemen (46 persen), dan yang menyatakan belum tahu akan memilih partai mana (23,9 persen).

Elektabilitas Ganjar juga terdongkrak responden yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya