Berita

Perdana Menteri Israe yang baru, Naftali Bennett/Net

Dunia

Naftali Bennet, Perdana Menteri Baru Israel Yang Sangat Menentang Kemerdekaan Palestina

SENIN, 14 JUNI 2021 | 07:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kekuasaan Benjamin Netanyahu selama 12 tahun menjadi pemimpin Israel akhirnya berakhir. Politisi sayap kanan Naftali Bennett berhasil mengamankan suara Knesset yang diperlukan untuk menjadi perdana menteri baru negara Yahudi.

Bennett, seorang jutawan hi-tech hawkish, resmi menjabat sebagai perdana menteri. Jelang pelantikannya, Bennet sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Netanyahu atas pengabdiannya untuk Israel selama ini.

"Terima kasih Benjamin Netanyahu atas pengabdian Anda yang panjang dan penuh prestasi atas nama negara Israel," kata Bennett kepada Knesset (parlemen Israel) menjelang mosi percaya untuk pemerintah koalisinya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Senin (14/6).


Dalam pidatonya, Bennett berjanji pemerintah baru akan 'mewakili seluruh Israel'.

"Kami akan fokus pada apa yang bisa dilakukan, daripada berdebat tentang apa yang tidak mungkin," katanya.

Bennett juga menekankan bahwa di bawah pemerintahannya, Israel tidak akan membiarkan Iran mempersenjatai diri dengan senjata nuklir dan Israel tidak akan menjadi pihak dalam perjanjian (nuklir) itu dan akan terus mempertahankan kebebasan penuh untuk bertindak.

Bennett (49), dikenal karena sikap garis kerasnya terhadap Palestina, dibuktikan dengan beberapa kali pernyataannya tentang penentangan terhadap gagasan untuk menciptakan negara Palestina yang merdeka.

Bennett terjun ke dunia politik pada 2005 sebagai wakil Netanyahu, dan sejak itu ia memegang banyak posisi, termasuk peran utama di kementerian pertahanan, ekonomi, dan pendidikan.

Orang tua Bennett lahir di AS, dan retorika agresifnya terhadap Palestina telah menjadi berita utama selama karir politiknya.

Salah satu sikap keras soal Palestina ditunjukkan dengan pendapatnya bahwa Israel harus mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki yang direbutnya selama perang Timur Tengah 1967.

Pada 2013, Bennett menyampaikan pernyataan kontroversial yang mengatakan bahwa "teroris Palestina" harus dibunuh alih-alih dibebaskan. Dia juga mengklaim bahwa Tepi Barat tidak berada di bawah pendudukan dan tidak ada yang namanya negara Palestina. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya