Berita

Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko/Net

Dunia

Tidak Sekadar Targetkan Sanksi Untuk Belarusia, Para Pemimpin G7 Juga Desak Agar Lukashenko Segera Dilengserkan

SENIN, 14 JUNI 2021 | 06:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pemimpin G7 mendesak agar Belarusia segera melakukan pemilihan presiden baru. Pemerintahan yang berjalan saat ini dianggap tidak sejalan dengan rekomendasi Mekanisme Organisasi Moskow  untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE).

Ini berarti pemerintahan Aleksandr Lukashenko harus segera diakhiri.

Hasil pertemuan yang berlangsung pada Minggu (13/6) di resor tepi laut Teluk Carbis, Cornwall, Inggris, itu  juga menekankan bahwa Belarusia perlu melakukan dialog dengan semua sektor masyarakat terkait.


“Kami menyerukan kepada rezim untuk: mengubah arah dan melaksanakan semua rekomendasi dari misi ahli independen di bawah Mekanisme  Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), kemudian mengadakan dialog yang berarti dengan semua sektor masyarakat, lalu mengadakan dialog baru pemilu yang bebas dan adil," isi pernyataan para pemimpin dalam dokumen setebal 25 halaman.

Para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh yang terdiri dari Inggris, Jerman, Italia, Kanada, AS, Prancis, dan Jepang ini juga akan bekerja sama untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam insiden dengan pendaratan darurat penerbangan Ryanair di Minsk.

Dalam pernyataannya, para pemimpin G7 menyatakan keprihatinannya terhadap situasi hak asasi manusia di Belarusia.

“Kami sangat prihatin dengan serangan terus-menerus dari pihak berwenang Belarusia terhadap hak asasi manusia. Salah satunya seperti peristiwa pendaratan paksa penerbangan FR4978 dan penangkapan seorang jurnalis independen dan rekannya. Kami akan bekerja sama untuk menahan mereka yang bertanggung jawab. untuk bertanggung jawab, termasuk dengan menjatuhkan sanksi, dan untuk terus mendukung masyarakat sipil, media independen, dan hak asasi manusia di Belarusia," kata para pemimpin.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya