Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menggelar rapat khusus menyikapi lonjakan Covid-19/Net

Politik

Panglima TNI Minta Lonjakan Kasus Covid-19 Jakarta Diantisipasi

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 08:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Lonjakan kasus positif di Ibukota Jakarta harus diantisipasi dengan baik seiring jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang bertambah signifikan.

Permintaan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat menggelar rapat khusus menyikapi lonjakan Covid-19, bertempat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (12/6). Turut hadir dalam rapat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito.

Dalam rapat tersebut, ketiganya mendapat laporan dari Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran dan Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono selaku Kepala Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet.


Panglima TNI memerintahkan agar ketiga pejabat tersebut memastikan kesiapan tempat tidur ruang perawatan, tenaga kesehatan, perlengkapan yang dibutuhkan serta obat-obat yang tersedia dan dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19.
 
“Tingkatkan dan tegakan fungsi Posko PPKM Skala Mikro di area service Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya untuk memastikan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan di tengah masyarakat, kemudian juga pelaksanaan testing dan tracing untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19,” tegas Hadi.
 
Panglima TNI turut mengingatkan agar setiap petugas yang ada di lapangan harus mengetahui tugasnya secara detail dengan memberi pemahaman yang baik, sehingga setiap petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, baik untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, tracing, pengawasan isolasi mandiri, pemantauan, dan distribusi logistik.
 
“Laksanakan terus pemantauan kasus aktif, angka kematian, angka kesembuhan, BOR (Bed Occupancy Rate) ICU, dan BOR isolasi serta laporkan data secara obyektif agar menjadi bahan evaluasi yang obyektif pula,” ujarnya.
 
Jika data nyata di lapangan diketahui dengan detail, maka dapat segera mengambil kesimpulan yang tepat sehingga keputusan yang diambil juga akan tepat sasaran.

“Data yang obyektif tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali,” ungkapnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya