Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menggelar rapat khusus menyikapi lonjakan Covid-19/Net

Politik

Panglima TNI Minta Lonjakan Kasus Covid-19 Jakarta Diantisipasi

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 08:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Lonjakan kasus positif di Ibukota Jakarta harus diantisipasi dengan baik seiring jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang bertambah signifikan.

Permintaan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat menggelar rapat khusus menyikapi lonjakan Covid-19, bertempat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (12/6). Turut hadir dalam rapat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito.

Dalam rapat tersebut, ketiganya mendapat laporan dari Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran dan Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono selaku Kepala Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet.


Panglima TNI memerintahkan agar ketiga pejabat tersebut memastikan kesiapan tempat tidur ruang perawatan, tenaga kesehatan, perlengkapan yang dibutuhkan serta obat-obat yang tersedia dan dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19.
 
“Tingkatkan dan tegakan fungsi Posko PPKM Skala Mikro di area service Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya untuk memastikan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan di tengah masyarakat, kemudian juga pelaksanaan testing dan tracing untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19,” tegas Hadi.
 
Panglima TNI turut mengingatkan agar setiap petugas yang ada di lapangan harus mengetahui tugasnya secara detail dengan memberi pemahaman yang baik, sehingga setiap petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, baik untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, tracing, pengawasan isolasi mandiri, pemantauan, dan distribusi logistik.
 
“Laksanakan terus pemantauan kasus aktif, angka kematian, angka kesembuhan, BOR (Bed Occupancy Rate) ICU, dan BOR isolasi serta laporkan data secara obyektif agar menjadi bahan evaluasi yang obyektif pula,” ujarnya.
 
Jika data nyata di lapangan diketahui dengan detail, maka dapat segera mengambil kesimpulan yang tepat sehingga keputusan yang diambil juga akan tepat sasaran.

“Data yang obyektif tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali,” ungkapnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya