Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menggelar rapat khusus menyikapi lonjakan Covid-19/Net

Politik

Panglima TNI Minta Lonjakan Kasus Covid-19 Jakarta Diantisipasi

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 08:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Lonjakan kasus positif di Ibukota Jakarta harus diantisipasi dengan baik seiring jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang bertambah signifikan.

Permintaan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat menggelar rapat khusus menyikapi lonjakan Covid-19, bertempat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (12/6). Turut hadir dalam rapat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito.

Dalam rapat tersebut, ketiganya mendapat laporan dari Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran dan Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono selaku Kepala Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet.


Panglima TNI memerintahkan agar ketiga pejabat tersebut memastikan kesiapan tempat tidur ruang perawatan, tenaga kesehatan, perlengkapan yang dibutuhkan serta obat-obat yang tersedia dan dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19.
 
“Tingkatkan dan tegakan fungsi Posko PPKM Skala Mikro di area service Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya untuk memastikan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan di tengah masyarakat, kemudian juga pelaksanaan testing dan tracing untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19,” tegas Hadi.
 
Panglima TNI turut mengingatkan agar setiap petugas yang ada di lapangan harus mengetahui tugasnya secara detail dengan memberi pemahaman yang baik, sehingga setiap petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, baik untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, tracing, pengawasan isolasi mandiri, pemantauan, dan distribusi logistik.
 
“Laksanakan terus pemantauan kasus aktif, angka kematian, angka kesembuhan, BOR (Bed Occupancy Rate) ICU, dan BOR isolasi serta laporkan data secara obyektif agar menjadi bahan evaluasi yang obyektif pula,” ujarnya.
 
Jika data nyata di lapangan diketahui dengan detail, maka dapat segera mengambil kesimpulan yang tepat sehingga keputusan yang diambil juga akan tepat sasaran.

“Data yang obyektif tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali,” ungkapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya