Berita

Gambar foto dan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang diunggah pengguna Twitter atas nama Enggasatyo Hadi di Twitter, Sabtu, 12 Juni/Repro

Politik

Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi

SABTU, 12 JUNI 2021 | 21:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mungkin wajar jika rakyat merasa pilu merasakan kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini.

Ruang publik yang terbuka di media sosial pun tak terbendung. Ada satu waktu di mana pemerintahan Presiden Joko Widodo dikritik hingga dinyiyir. Namun kadangkala juga dipuji.

Namun pada Sabtu malam ini (12/6), semisal di Twitter, muncul lagi kritik kepada pemerintah dan sepertinya terkhusus ditujukan kepada sosok kepala negara sekaligus kepala pemerintahan RI.

Muncul tagar alias tanda pagar: #PresidenLanggarKonstitusi di timeline trending Twitter malam ini. Hingga pukul 20.55 WIB, sudah 7.430 kicauan yang ikut menuliskan tagar tersebut.

Dari beragam kicauan, ada satu yang menarik perhatian redaksi Kantor Berita Politik RMOL untuk mengutipnya. Yaitu, pengguna Twitter atas nama Enggasatyo Hadi.

Ia berkicau dengan mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

"Kalau kata Om Mahfud, korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Dan faktanya hari ini korupsi kebijakan itu sudah masif terjadi," kicau Enggasatyo Hadi sembari menautkan tagar #PresidenLanggarKonstitusi.

Tak cuma berkicau dengan mengutip pernyataan Mahfud, Enggasatyo Hadi juga mengunggah gambar Mahfud MD dan pernyataan lengkapnya terkait korupsi kebijakan yang dimaksud.

Isi pernyatan lengkap Mahfud adalah: "Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang tindih," demikian pernyataan Mahfud yang diunggah Enggastyo Hadi dalam bentuk gambar.

Selain Enggasatyo Hadi, sejumlah pengguna Twitter membincangkan dan atau ikut berkicau mengenai rencana kebijakan perpajakan Kementerian Keuangan.

Memang, belakangan hari ini Kemenkeu diprotes mengenai rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk 12 barang sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan juga jasa pelayanan kesehatan medis.

Rencana kebijakan perpajakan itu sudah tertuang di dalam draf revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Populer

Dua Menteri Pelesiran Di Tengah Pandemi, Relawan Jokowi: Segera Mengundurkan Diri, Dan Layak Untuk Dicopot

Rabu, 14 Juli 2021 | 13:43

Senior AHY Minta Dewi Tanjung Tidak Bangunkan Macan Tidar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 18:25

Minta Jokowi Tidak Perpanjang PPKM Darurat, Dewi Tanjung: Saya Punya Feeling, Ada Misi Jahat Untuk Jatuhkan Bapak

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:08

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Sindiran Susi Ke Luhut Sukses Menyatukan Warganet: Mampus Lord Dimarahin!

Jumat, 16 Juli 2021 | 02:58

UPDATE

ITS Luncurkan PlasmaHub, Aplikasi Mempermudah Donor Plasma Konvalesen

Sabtu, 24 Juli 2021 | 05:53

Cegah Perlambatan Ekonomi, Dr Aviliani Minta Pemerintah Realokasi APBN 2021

Sabtu, 24 Juli 2021 | 05:22

Haris Pertama Dapat Surat Panggilan Polisi Saat HUT KNPI, Waketum KNPI: Ada Yang Janggal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:57

Ulama Wanita

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:47

Achmad Nur Hidayat: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bisa Positif, Tapi Tidak Banyak

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:20

FSML Ke Pemerintah: Jamin Kebutuhan Rakyat Dan Jangan Paksa Vaksinasi!

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:58

Belajar Dari Pengalaman, Ekonom Pesimis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021 Akan Membaik

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:42

Pesan Jimmy Sebelum Wafat Kepada Pigai: Jangan Pelihara Kemunafikan, Jujurlah Pada Diri Sendiri

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:21

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Ekonom: Covid-19 Belum Beres Dan Ekonomi Terseok-seok Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Pengusaha

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:38

Selengkapnya