Berita

Lambang ormas Islam besar Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama/Net

Politik

Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?

SABTU, 12 JUNI 2021 | 17:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peran ormas Islam terbesar Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tak bisa dipungkiri dalam hal sosial kemasyarakatan dan pendidikan.

Namun, bagaimana jika keduanya ikut berperan dalam proses demokrasi Indonesia? Mungkinkah dua ormas itu menjadi satu dalam bentuk koalisi politik?

Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Asep Nurjaman menjelaskan tentang kemungkinan kedua ormas berkoalisi untuk gelaran Pemilu 2024.

Menurutnya, sangat dibutuhkan dan penting bagi Muhammadiyah dan NU bersatu dalam Pemilu 2024, agar bisa ikut serta dalam merawat demokrasi yang tetap sehat.

Namun katanya, jika ada yang mempertanyakan kemungkinan Muhammadiyah dan NU 'berkoalisi' untuk Pemilu 2024 diyakini tidak akan pernah terjadi. Karena, secara organisasi keduanya memiliki banyak perbedaan concern terhadap warganya.

"Saya kira secara pribadi, itu (koalisi Muhammadiyah-NU) tidak mungkin. Karena ada perbedaan mendasar," ujar Asep saat menjadi narasumber dalam webinar LHKP PP Muhammadiyah bertajuk 'Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2024' pada Sabtu (12/6). .

Asep justru khawatir apabila ormas Muhammadiyah ikut berpolitik. Karena secara khittah organisasi, ormas yang dipimpin Prof. Dr. KH. Haedar Nasir, menjaga jarak dengan kekuasaan dan melibatkan organisasi melakukan politik praktis.

"Yang saya takutkan, ketika bercengkerama terlalu masuk, Muhammadiyah menjadi vakum ghirahnya udah enggak ada. Ini tidak baik," tuturnya.

Meskipun secara informal pribadi kader-kader Muhammadiyah bisa berkoalisi dengan kader-kader NU, namun secara struktural justru tidak sehat bagi kedua ormas yang bersejarah dan berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia ini.

"Walaupun secara informal bisa dilakukan (koalisi dengan NU) tapi struktural ini kurang sehat. Tidak mungkin dipersatukan (NU-Muhammadiyah)," demikian Asep Nurjaman.

Turut hadir dalam webinar tersebut yakni Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati dan Dosen UMY Ridho Al-Hamdi.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Paspampres Buka Suara soal Marhan Harahap Meninggal saat akan Salat Jumat

Rabu, 20 Maret 2024 | 10:50

UPDATE

Penjualan Melorot, Laba Bersih AMMN Nyungsep 79,9 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:55

Korban Tewas Akibat Serangan Moskow Meningkat Hingga 143 Orang

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:39

Genjot Jumlah Wisman, Kemenparekraf Dorong Pengembangan Desa-desa Wisata

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:19

Pengamat: Prabowo Tidak Perlu Didesak Mundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:11

Rusia Ragu ISIS Pelaku Serangan Moskow, Kembali Sudutkan Ukraina

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:05

Golkar Terancam Jadi Partai Keluarga Bila Dipimpin Jokowi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:00

Astronom Kerajaan Inggris Sarankan Pengiriman Robot ke Ruang Angkasa

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:57

Rapat Paripurna ke-14, 272 Anggota DPR Bolos

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:38

Genjot Wisman Jepang, Kemenparekraf Gandeng Garuda Indonesia

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:35

Kepala Intelijen Rusia Lakukan Kunjungan ke Korea Utara

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:29

Selengkapnya