Presiden sementara Mali yang baru, Kolonel Assimi Goita (tengah), berdiri bersama anggota Mahkamah Agung selama upacara pengambilan sumpahnya di Bamako pada 7 Juni 2021/Net
Mali telah mengumumkan susunan pemerintahan baru pada Jumat (11/6) waktu setempat. Sejumlah peran kunci pemerintahan masih dipegang oleh tokoh-tokoh militer.
Menurut pernyataan yang diumumkan di televisi Mali, perwira militer telah menerima kementerian strategis pertahanan, keamanan, dan rekonsiliasi nasional.
AFP melaporkan, Sadio Camara, salah satu perwira yang absen dalam perombakan yang memicu kudeta terakhir, diangkat kembali sebagai menteri pertahanan.
Pengumuman itu muncul setelah Kolonel Assimi Goita, yang memimpin kudeta bulan lalu, diangkat sebagai presiden transisi pada Rabu (9/6) dan mengangkat seorang warga sipil sebagai perdana menterinya.
Goita telah memimpin kudeta Agustus lalu, ketika dia dan perwira militer lainnya menggulingkan presiden terpilih Ibrahim Boubacar Keita setelah berminggu-minggu protes massal atas korupsi dan konflik jihad yang telah berlangsung lama di negara itu.
Setelah blok ECOWAS Afrika Barat menjatuhkan sanksi, junta militer kemudian menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah transisi yang dipimpin sipil, yang berjanji untuk memulihkan pemerintahan sipil pada Februari 2022.
Tetapi Goita kemudian menggulingkan kembali para pemimpinnya pada 24 Mei karena perombakan pemerintah yang mengesampingkan beberapa perwira yang terlibat dalam kudeta Agustus.
Kudeta kedua dalam sembilan bulan memicu kegemparan diplomatik, dengan Uni Afrika dan 15 negara Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) menangguhkan Mali sebagai tanggapan.
Tak hanya ECOWAS, Prancis, yang memiliki ribuan tentara yang ditempatkan di negara yang dilanda perang itu, juga menangguhkan kerja sama militer dengan Mali.
Bekas kekuatan kolonial itu menyusul pada hari Kamis dengan mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan pasukan Barkhane yang berkekuatan 5.100 orang yang telah memerangi para jihadis di Sahel sejak 2013.
Sebelumnya, Goita telah berjanji untuk memulihkan pemerintahan sipil di negara miskin berpenduduk 19 juta itu.
Kolonel itu lalu menunjuk Choguel Kokalla Maiga dari kalangan sipil sebagai perdana menteri pada hari Rabu, sesuai dengan tuntutan internasional, dan mengatakan bahwa dia akan mengadakan pemilihan Februari mendatang.
ECOWAS telah mendorong Maiga untuk membentuk pemerintahan dari masyarakat Mali yang inklusif.
