Profesor Kehormatan Untuk Megawati Bermuatan Barter Politik Prabowo Hadapi Pilpres 2024

Meski secara nurmatif dibolehkan, pemberian gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan pada Megawati nampak sangat bias.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, status Guru Besar Tidak Tetap yang akan didapat dari Universitas Pertahanan itu sarat dengan komoditas politik.

Kata Dedi, pemberian gelar Profesor itu akan menempatkan perguruan tinggi tidak lagi bebas dari pengaruh kekuasaan.

"Jangan sampai, jabatan akademik Profesor, atau gelar Doktor menjadi komoditas politik dan kekuasaan," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/6).

Dalam analisa Dedi, muatan politis yang paling kentara adalah melegitimasi Ketua Umum PDIP itu yang saat ini mengemban jabatan baru sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Selain itu, Dedi membaca bisa saja pemberian gelar itu bermuatan barter politik untuk kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

Mengingat, Universitas Pertahanan merupakan lembaga di bawah kuasa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Pemberian Profesor ini terkait relasi Megawati dan Prabowo Subianto, bisa saja ada muatan barter politik di 2024," demikian kata Dedi.

Sebelum pemberian gelar yang akan dilangsungkan hari ini Jumat (11/6), Prabowo meresmikan patung Soekarno berkuda di Kantor Menhan. Saat itu Megawati turut hadir.

Kemesraan politik Prabowo Subianto dengan Megawati dibaca sebagai kesepakatan Batutulis jilid II yang disinyalir akan mengusung pasangan Prabowo-Puan Maharani di Pilpres 2024.