Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Megawati Dapat Gelar Profesor Kehormatan, PKS: Pemberian Itu Buat Masyarakat Antipati Pada Bu Mega, Sayang

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 04:19 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penganugerahan gelar Profesor Kehormatan yang diberikan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disayangkan oleh banyak pihak.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan bahwa Presiden kelima Indonesia itu adalah tokoh nasional.

Meski demikian, terkait dengan gelar profesor yang diberikan sudah seharusnya harus kokoh secara akademis.

Kata Mardani, kalau pemberian gelar tersebut mengakibatkan berlebihan justru membuat Megawati patut dikasihani.

"Jika berlebihan kasihan yang bersangkutan. Ini bab tentang mengenal diri," demikian kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/6).

Dalam pandangan anggota Komisi II DPR RI itu, kapasitas Megawati sudah melebihi seorang Profesor.

Apalagi, Mardani melihat pemberian gelar Guru Besar Tidak Tetap dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu justru membuat masyarakat Indonesia anti pati terhadap putri Soekarno itu.

"Bu Mega posisinya sudah melampaui profesor. Jadi nggak perlu menggarami air laut. Justru pemberian gelar sebetulnya membuat masyarakat antipati pada Bu Mega. Sayang," demikian kata Mardani.

Pada Jumat hari ini (11/6), Universitas Pertahanan akan melakukan sidang terbuka dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik.

Setelah dikukuhkan Megawati akan menjadi Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas Pertahanan Unhan.

Rektor Unhan Laksamana Madya Prof Amarulla Octavian menjelaskan, Megawati diberi gelar Profesor Kehormatan karena selama kepemimpinannya dipandang berhasil menghadapi krisis multidimensi.

Prof Ocatvian mencatat, selama memimpin Indonesia Megawati dipandang berhasil menyelesaikan konflik Ambon, Poso dan pemulihan pariwisata pasca bom Bali.

Selain itu, Megawati dinilai sukses menangani permasalahan TKI di Malaysia.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya