Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Megawati Dapat Gelar Profesor Kehormatan, PKS: Pemberian Itu Buat Masyarakat Antipati Pada Bu Mega, Sayang

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 04:19 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penganugerahan gelar Profesor Kehormatan yang diberikan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disayangkan oleh banyak pihak.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan bahwa Presiden kelima Indonesia itu adalah tokoh nasional.

Meski demikian, terkait dengan gelar profesor yang diberikan sudah seharusnya harus kokoh secara akademis.


Kata Mardani, kalau pemberian gelar tersebut mengakibatkan berlebihan justru membuat Megawati patut dikasihani.

"Jika berlebihan kasihan yang bersangkutan. Ini bab tentang mengenal diri," demikian kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/6).

Dalam pandangan anggota Komisi II DPR RI itu, kapasitas Megawati sudah melebihi seorang Profesor.

Apalagi, Mardani melihat pemberian gelar Guru Besar Tidak Tetap dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu justru membuat masyarakat Indonesia anti pati terhadap putri Soekarno itu.

"Bu Mega posisinya sudah melampaui profesor. Jadi nggak perlu menggarami air laut. Justru pemberian gelar sebetulnya membuat masyarakat antipati pada Bu Mega. Sayang," demikian kata Mardani.

Pada Jumat hari ini (11/6), Universitas Pertahanan akan melakukan sidang terbuka dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik.

Setelah dikukuhkan Megawati akan menjadi Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas Pertahanan Unhan.

Rektor Unhan Laksamana Madya Prof Amarulla Octavian menjelaskan, Megawati diberi gelar Profesor Kehormatan karena selama kepemimpinannya dipandang berhasil menghadapi krisis multidimensi.

Prof Ocatvian mencatat, selama memimpin Indonesia Megawati dipandang berhasil menyelesaikan konflik Ambon, Poso dan pemulihan pariwisata pasca bom Bali.

Selain itu, Megawati dinilai sukses menangani permasalahan TKI di Malaysia.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya