Berita

Anggota Komisi X DPR dan juga Sekjen PKB, Hasanudin Wahid/RMOL

Politik

Kritik Rencana Sekolah Kena Pajak, Hasanudin Wahid: Harusnya Dapat Anggaran Lebih, Bukan Malah Dipajaki

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 01:56 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Bukan hanya terhadap sembako, pemerintah juga merencanakan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan.

Rencana pemerintah itu mendapatkan protes dari anggota Komisi X DPR RI M. Hasanuddin Wahid.

Protes Sekretaris Jenderal DPP PKB itu didasari pandangan bahwa langkah pemerintah sangat tidak etis. Sebab, lembaga pendidikan di Indonesia saat ini justru membutuhkan uluran tangan bantuan pemerintah.

"Ini saja banyak yang kekurangan infrastruktur. Harusnya diberikan anggaran lebih, bukan dipajaki," tegas pria yang karib disapa Cak Udin ini, Kamis (10/6).

Cak Udin menambahkan, dalam Pasal 31 UUD 1945 tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya.

"Sebagai konsekuensinya, pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara," imbuhnya.

Ia mengaku khawatir jika sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga kursus nantinya dikenakan pajak, justru malah melebarkan 'jembatan' kesenjangan sosial pendidikan.

Ia kemudian menguraikan contoh, saat ini masih banyak ditemukan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Imbasnya, tidak menutup kemungkinan lembaga pendidikan secara langsung akan memungut bahkan menaikkan tarif SPP yang lebih tinggi, lebih-lebih lembaga pendidikan swasta.

"Ini yang harus dibaca dan diantisipasi. Jangan sampai lembaga pendidikan ditarik pada spirit komersial. Visi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi utama," jelasnya.

Cak Udin meminta pemerintah untuk menyukseskan agenda besar di sektor pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperbanyak inovasi, kreasi dan keterampilan. Terlebih, kondisi kini sedang diterpa pandemi Covid-19.

Pemerintah sedang membahas Revisi Kelima Undang Undang 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dalam draf revisi tersebut, ada sejumlah barang dan jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya adalah jasa pendidikan, yaitu sekolah dan kursus.

Maksud jasa Pendidikan yang termuat dalam UU tersebut tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini adalah PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

Populer

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Soal Bilyet Giro Rp 2 Triliun Bantuan Akidi Tio, BI Sumsel: Kalau Dananya Ada, Pencairan Mudah Dilakukan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 01:41

Sadar dengan Jebakan Utang China, Pemerintahan Baru Samoa Urungkan Proyek BRI

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:01

"Mati Ketawa Cara Mega", Mobil Esemka Saya Yang Umpetin

Jumat, 30 Juli 2021 | 20:53

Bang Yos: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Banyak yang Terselamatkan

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:32

Sambangi Rumah Steven, Komandan Lanud TNI AU Merauke Berikan Seekor Babi dan Beras

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:42

Alvin Lie: Jika PPKM Diperpanjang Lagi, Maskapai Sudah Siap PHK Besar-besaran

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:54

UPDATE

Dapat Ancaman, Dubes Myanmar untuk PBB Bekas Pemerintahan Sipil Perketat Keamanan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 14:46

Agenda Kamala Harris Membela Aturan Laut China Selatan, Wajar Tidak ke Indonesia

Kamis, 05 Agustus 2021 | 14:44

Kritik Latihan Militer NATO, Rusia: Laut Hitam Berubah Jadi Zona Konfrontrasi Berbahaya

Kamis, 05 Agustus 2021 | 14:21

Menhan Israel Benny Gantz: 10 Minggu Lagi Iran Bakal Dapat Bahan untuk Membuat Bom Nuklir

Kamis, 05 Agustus 2021 | 14:18

Diduga Langgar Etik, Kelompok Aktivis Laporkan Komisi XI DPR ke MKD

Kamis, 05 Agustus 2021 | 14:16

KPK Periksa Tersangka Maskur Husain Sebagai Saksi untuk Tersangka Stepanus Robinson Pattuju

Kamis, 05 Agustus 2021 | 14:12

Minta Maaf Soal Donasi 2 Triliun, Kapolda Sumsel: Ini Karena Saya Tidak Hati-hati

Kamis, 05 Agustus 2021 | 14:07

Ekonomi Meroket 7 Persen, Bhima Yudhistira: Jangan Buru-buru Senang dengan Pemulihan Semu

Kamis, 05 Agustus 2021 | 13:56

Bukan Settingan, Elektabilitas AHY Melejit Karena Kerja Politik Yang Dirasakan Rakyat

Kamis, 05 Agustus 2021 | 13:52

Hipmi: Indikator Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal II 2021 Masih Semi Absurd Disebut Pencapaian Luar Biasa

Kamis, 05 Agustus 2021 | 13:48

Selengkapnya